Jaksa Agung: Lebih dari 70 Persen Kejahatan Ada di Wilayah Laut

"Lebih dari 70 persen kejahatan itu sebenarnya ada di wilayah laut, mulai dari kejahatan kemaritiman seperti illegal fishing, pembajakan, sampai penyelundupan," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/1/2024).

Bahkan, menurut dia, sejumlah pelaku kejahatan di darat kerap melewati jalur laut, seperti kejahatan human trafficking (perdagangan orang), penyelundupan narkotika, penyelundupan BBM bersubsidi, impor barang bekas, dan lainnya.

Menurut dia, kejahatan tersebut tidak hanya mengganggu keselamatan masyarakat, tetapi juga mengancam kedaulatan negara.

Apalagi, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sekitar 62 persen luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan, yakni mencapai 6,32 juta kilometer persegi.

Sementara itu, luas daratan hanya 1,91 juta kilometer persegi.

Jaksa Agung menambahkan, tidak semua wilayah negara kepulauan ini dijaga ketat dan dapat diawasi oleh petugas keamanan.

Burhanuddin menyebutkan, masih banyak celah di perbatasan yang riskan dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal.

Oleh karenanya, ia mengatakan, Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan di bidang penuntutan perlu untuk diikutsertakan sebagai bagian dari penegakan hukum terpadu di laut.

"Karena ujung dari penanganan perkara akan ke Kejaksaan sebagai dominus litis dalam proses penanganan perkara," ucap Jaksa Agung.

"Kejaksaan selama ini kurang berperan aktif dalam kejahatan-kejahatan yang ada di laut, padahal tindak pidana di laut sangat potensial untuk menambah pendapatan negara melalui denda dan uang pengganti dari kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana,” imbuh dia.

Jaksa Agung mengaku sangat memberi atensi soal penanggulangan kejahatan di laut karena berdampak luas terhadap perekonomian negara dan akan mengganggu keselamatan masyarakat.

Peranan Intelijen Kejaksaan di bidang kemaritiman, kata Burhanuddin, harus dioptimalkan keberadaannya dalam rangka menyelanggarakan intelijen penegakan hukum.

"Sasaran awal yang akan dilaksanakan ialah mendata border-border yang ada di seluruh Indonesia, mengawasi lalu lintas/tambat kapal-kapal yang keluar masuk wilayah Indonesia, kemudian kami mulai mendata barang yang keluar dan masuk di wilayah perairan seluruh Indonesia," papar dia.