Salin Artikel

PKS Rampungkan Laporan Awal Dana Kampanye ke KPU Sebelum Tenggat

KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyelesaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan mengirimkannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Sistem Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).

Sebelumnya, KPU telah menetapkan batas waktu penerimaan LADK hingga 7 Januari 2024. PKS, sebagai salah satu peserta Pemilu 2024 mematuhi ketentuan ini dengan mengirimkan LADK lebih awal pada tanggal 6 Januari 2024.

"PKS memanfaatkan kesempatan untuk mengirimkan LADK melalui Sikadeka lebih awal, yaitu pada tanggal 6 Januari 2024, pukul 21.55 WIB," ungkap Ketua Tim Pelaporan Dana Kampanye Pusat Marwan Gunawan.

Dalam Laporan Awal Dana Kampanyenya, PKS melaporkan penerimaan dana partai sebesar Rp 12,7 miliar dan pengeluaran sebesar Rp 7,8 miliar.

Selain menyelesaikan pendanaan kampanye partai, LADK untuk 580 calon legislatif (caleg) PKS juga telah disampaikan tepat waktu.

"PKS juga telah melaporkan LADK untuk seluruh caleg PKS yang berjumlah 580 orang," imbuh Marwan.

Setelah KPU memeriksa LADK yang disampaikan, terdapat 266 LADK caleg yang memerlukan perbaikan minor dan diberikan waktu hingga 12 Januari untuk diperbaiki. PKS berhasil menyelesaikan perbaikan tersebut pada tanggal 9 Januari.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/12/12173681/pks-rampungkan-laporan-awal-dana-kampanye-ke-kpu-sebelum-tenggat

Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke