Bawaslu Temukan Persoalan Distribusi Logistik Pemilu Bermasalah di Banyak Wilayah

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan sejumlah masalah distribusi logistik Pemilu 2024.

"Pada prinsipnya Bawaslu ketika melakukan pengawasan itu dengan dasar melakukan standar dan prinsip tepat jumlah, kemudian tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien," kata anggota Bawaslu RI, Herwyn Malonda, dalam rilisnya pada Senin (8/1/2024).

Namun demikian, Bawaslu tak merilis jumlah logistik yang bermasalah, melainkan hanya cakupan kabupaten/kota tempat ditemukannya masalah logistik.

Berikut daftar masalah distribusi logistik Pemilu 2024 yang ditemukan Bawaslu sejauh ini:

Tahap 1

Dalam distribusi logistik tahap 1 (13 September-11 November 2023), Bawaslu menemukan kotak suara rusak di 177 kabupaten/kota (34,5 persen).

Hasil pengawasan, Bawaslu juga menemukan bilik suara rusak di 61 kabupaten/kota (11,9 persen).

Lalu, ada tinta yang rusak yang ditemukan pada 124 kabupaten/kota (24,1 persen), serta segel yang rusak di 30 kabupaten/kota (5,9 persen).

Selanjutnya, Bawaslu menemukan kesalahan tempat tujuan distribusi logistik tahap 1 yang terjadi di 10 kabupaten/kota.

"Bawaslu sulit memaksimalkan pengawasan pada tahapan distribusi logistik tahap 1 karena KPU tidak memberikan akses pada akun Sistem Informasi Logistik (Silog)," kata Herwyn.

"KPU juga tidak memberikan informasi yang jelas tentang jadwal distribusi logistik," ungkapnya.

Tahap 2

Sementara itu, dalam distribusi logistik tahap 2 (15 November 2023-14 Januari 2024), Bawaslu mencatat persebaran surat suara rusak di 127 kabupaten/kota (32,2 persen).

Masalah selanjutnya, masih ada 61 kabupaten/kota (15,9 persen) yang surat suaranya belum sesuai dengan jumlah seharusnya.

"Ada masalah pengawasan pada distribusi logistik tahap 2, seperti Bawaslu Provinsi Jambi yang dihalang-halangi dalam pengawasan langsung," kata Herwyn.

"Kedua, terdapat surat suara rusak di Pangkalpinang, Bangka Belitung dan Karanganyar, Jawa Tengah," ujar dia.

Bawaslu juga menemukan pembongkaran logistik di gudang yang tidak resmi di Gunungsitoli, Sumatera Utara. Terjadi pula penempatan surat suara bukan di gudang logistik tetapi di aula KPU Ogan Komering Ilir.

"Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat juga mencatat surat suara yang dikategorikan cacat/rusak dengan total rusak sejumlah 1.090 surat suara, selain itu juga terdapat kekurangan sejumlah 4.265 surat suara," jelas Herwyn.