Salin Artikel

Kemenlu: KBRI London Sedang Klarifikasi Kematian WNI Korban Penikaman di Inggris

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) buka suara mengenai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) di Inggris, Mayawati Bracken (56) yang tewas dibunuh.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Lalu Muhammad Iqbal menyebut, KBRI London tengah mengklarifikasi kasus tersebut.

"KBRI London sedang mengklarifikasi kasus tersebut kepada otoritas keamanan setempat, termasuk mengenai status kewarganegaraannya," kata Iqbal dalam keterangannya, Senin (8/1/2024).

Iqbal menyampaikan, berdasarkan catatan KBRI London, paspor Maya sudah habis masa berlakunya sejak 16 Agustus 2023 lalu. Namun hingga kini ia belum mengajukan permintaan perpanjangan.

Dikutip dari The Telegraph, Maya ditikam sampai mati di dekat rumahnya di Berkshire, Inggris, pada Kamis (4/1/2024).

Tak lama kemudian, seorang pria berusia 18 tahun juga tewas tertabrak kereta api di dekat Pangbourne, Inggris. Menurut polisi, kejadian ini saling terkait.

"Maya adalah wanita yang cantik, sangat baik dan murah hati kepada orang lain. Dia menyayangi semua anaknya. Dia memiliki anak kembar, laki-laki dan perempuan, dan seorang putra lagi. Dia akan melakukan apa saja untuk mereka," Kata seorang teman Maya Bracken, yang tak ingin disebut namanya.

Petugas Investigasi Senior, Inspektur Detektif Kevin Brown dari kepala Unit Kejahatan Besar, mengatakan pihaknya telah menyelidiki pembunuhan setelah kematiannya.

“Kami dalam tahap awal penyelidikan kompleks ini, namun saat ini kami tidak mencari orang lain sehubungan dengan kematian tersebut," ucapnya.

"Kami masih melakukan penyelidikan. Namun kami menganggap kedua kematian tersebut saling berkaitan. Kami tetap berpikiran terbuka mengenai keadaan masing-masing. Tidak ada ancaman yang lebih luas terhadap masyarakat dari insiden menyedihkan dan tragis ini," imbuhnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/08/13452441/kemenlu-kbri-london-sedang-klarifikasi-kematian-wni-korban-penikaman-di

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke