Satu Dekade Diplomasi Hasilkan 27 Perjanjian Ekonomi, dari Bentuk PTA hingga RCEP 

KOMPAS.com - Diplomasi di era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) ditujukan untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat. 

Salah satu wujud konkretnya adalah dengan menempatkan diplomasi ekonomi sebagai agenda utama kebijakan luar negeri.

“Selama hampir sepuluh tahun terakhir, diplomasi ekonomi menjadi prioritas utama. Tujuannya jelas, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, memajukan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kemandirian bangsa,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 yang diselenggarakan di Museum Konperensi Asia Afrika (KAA), Bandung, Senin (8/1/2024). 

Diplomasi ekonomi Indonesia dijalankan dalam situasi dunia yang penuh tantangan, mulai dari perang dagang Amerika Serikat (AS)-China, pandemi Covid-19, hingga perang Rusia-Ukraina. 

Geopolitik yang memanas, proteksionisme yang meningkat, dan pendekatan kebijakan "me-first" juga menambah kompleksitas tantangan diplomasi ekonomi.

Di tengah situasi sulit tersebut, diplomasi ekonomi Indonesia terus berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. 

Selama hampir sepuluh tahun terakhir, sebanyak 27 perjanjian ekonomi berhasil diselesaikan, baik dalam bentuk preferential trade agreement (PTA), free trade agreement (FTA), comprehensive economic partnership agreement (CEPA), dan regional comprehensive economic partnership (RCEP).

Selain itu, berbagai inisiatif baru diluncurkan untuk memperkuat kemitraan ekonomi dan pembangunan dengan berbagai kawasan, seperti Indonesia-Africa Forum (IAF) dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) untuk kawasan Afrika.

Kemudian, Indonesia-Latin America and the Caribbean Business Forum (INA-LAC) untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia, Indonesia-Europe Business Forum untuk kawasan Eropa, Indo-Pacific Forum for Development untuk kawasan Pasifik, dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum Negara-negara Pulau dan Kepulauan.

Diplomasi ekonomi juga dilakukan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Group of Twenty (G20), dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). 

Di forum PBB, Indonesia menginisiasi Resolusi SMU PBB 74/198 yang menetapkan 2021 sebagai Tahun Internasional Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan. 

Presidensi Indonesia di G20 pada 2022 menghasilkan berbagai kerja sama ekonomi konkret dengan 361 proyek negara G20 senilai total lebih dari 71 miliar dollar AS dan proyek yang melibatkan swasta Indonesia senilai lebih dari 29 miliar dollar AS. 

Sementara itu, ASEAN-Indo Pacific Forum (AIPF) selama masa keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 menghasilkan 93 proyek kerja sama senilai 38,2 miliar dollar AS, dengan 13,5 miliar dollar AS di antaranya di bidang kesehatan, pengolahan mineral, dan keuangan milik swasta Indonesia.

Data menunjukkan peningkatan signifikan kinerja ekonomi Indonesia saat ini dibandingkan dengan tahun 2014. 

Nilai perdagangan naik hampir 24 persen, dari 355 miliar dollar AS pada 2014 menjadi lebih dari 439 miliar dollar AS per November 2023 dengan surplus lebih dari 33 miliar dollar AS.

Investasi asing ke Indonesia naik lebih dari 32 persen, dari 28,5 miliar dollar AS pada 2014 menjadi 37,8 miliar dollar AS per September 2023.

“Semua angka tersebut hanya membuktikan bahwa selama sembilan tahun terakhir, diplomasi ekonomi Indonesia bekerja," kata Retno.