Retrofit Jet Tempur TNI AU Dinilai Solusi karena Anggaran Mepet

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan melakukan retrofit terhadap sejumlah jet tempur yang saat ini dimiliki Indonesia dianggap menjadi solusi cepat buat di saat genting karena kedatangan unit pesawat tempur Dassault Rafale baru masih lama.

Cara itu juga dinilai buat mengatasi kekosongan sebelum pesawat itu dipensiunkan, penundaan pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.

"Ini bukan solusi ideal. Idealnya ya sebenarnya harusnya pesawat baru," kata peneliti pertahanan dan keamanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Minggu (7/1/2024).

"Sejak awal ini solusi yang dihadirkan karena kita mau belanja pesawat baru masih panjang datangnya, masih cukup lama, sementara kita butuh kemampuan udara tetap terpelihara, terjaga," sambung Fahmi.

Menurut Fahmi, retrofit jet tempur yang ada seperti F-16 Block 52ID memang tidak bisa dihindari di tengah situasi keuangan negara yang mepet.

Akan tetapi, kata dia, jika hal itu tidak dijalankan maka justru bisa berdampak pada menurunnya kekuatan tempur TNI Angkatan Udara.

"Artinya mau tidak mau, cepat atau lambat, retrofit harus dijalankan. Ini menjadi langkah transisi yang masuk akal untuk ditempuh," ucap Fahmi.

"Ketika anggaran terbatas, ketika akuisisi alutsista baru belum bisa dilakukan, padahal hadirnya kekuatan yang siap tempur merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi," lanjut Fahmi.

“Karena ada keterbatasan fiskal, maka rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 tersebut ditunda,” kata Dahnil dalam keterangannya, Kamis (4/1/2023).

Pembelian 12 unit Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar itu mulanya untuk menutup kekosongan (gap) kesiapan tempur TNI Angkatan Udara yang disebabkan banyaknya pesawat tempur TNI AU habis usia pakainya atau memasuki masa pensiun.

Jet tempur Mirage 2000-5 bekas juga disebut sebagai transisi teknologi bagi para penerbang tempur TNI AU sebelum kedatangan pesawat Rafale dari Dassault Aviation, Perancis.

Alhasil, dengan dibatalkannya pembelian Mirage 2000-5, Dahnil mengatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan pembaruan teknologi atau retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama TNI AU.

“Untuk mengisi kekosongan pertahanan udara selama masa menunggu, maka diputuskan melakukan retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama kita, dan ini jalan akhir dan pilihan terbaik yang tersedia saat ini,” kata Dahnil.

Pengadaan pesawat Mirage beserta dukungannya itu dilakukan berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: R.387/D.8/PD.01.01 /05/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Perubahan keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S.786/MK.08/2022 tanggal 20 September 2022.

Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, pengadaan tersebut dituangkan dalam kontrak jual beli nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU, tanggal 31 Januari 2023 dengan nilai kontrak sebesar 733.000.000 euro dengan penyedia Excalibur International dari Republik Ceko.

Pemerintah juga meneken kontrak dengan Dassault untuk pembelian 42 unit jet tempur Rafale. Menurut rencana, pesawat itu akan dikirim bertahap mulai 2026.

Selain itu, pemerintah juga berencana akan membeli 24 unit jet tempur Boeing F-15EX buatan Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia juga tengah terlibat dalam proyek kerja sama pembuatan jet tempur KFX/IFX dengan Korea Aerospace Industries (KAI) Ltd., asal Korea Selatan.