Menpan-RB dan Menkeu Sepakat Percepat Layanan “Digital Payment” Pemerintah

KOMPAS.com - Portal Nasional yang sedang dalam tahap pengembangan mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Salah satu fokus utama proyek tersebut adalah layanan digital payment, yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak melalui platform pembayaran digital.

“Dukungan dari Menteri Keuangan (Menkeu) tentu akan memperlancar langkah kami dalam mempermudah masyarakat, terutama terkait pembayaran digital,” ucap Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat bertemu Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Untuk diketahui, Portal Nasional memiliki tiga fokus utama, yaitu identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital. Kemenkeu turut mendukung pematangan pembayaran digital dalam kerangka proyek ini.

Anas menjelaskan bahwa pembayaran digital menjadi bagian dari infrastruktur publik digital, yang menjadi fokus dalam digitalisasi pemerintah.

Ia menyatakan bahwa Kemenkeu bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam inisiatif strategis di bidang perekonomian.

Anas berharap, masyarakat dapat melakukan pembayaran berbagai jenis pajak, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan sebagainya melalui satu platform dan terhubung dengan berbagai jenis pembayaran digital.

“Target jangka menengah (dari proyek ini) adalah (menyediakan) layanan terintegrasi, akses yang bermakna, dan teknologi yang ramah pengguna,” jelasnya dalam siaran persnya.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan sistem pembayaran terpadu atau payment gateway yang terhubung dengan seluruh layanan digital pemerintah.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menyediakan kemudahan dalam sistem pembayaran yang terhubung dengan berbagai jenis jasa keuangan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa ada empat langkah percepatan transformasi digital pemerintah yang telah disiapkan.

“Pertama, menyatukan layanan menjadi satu portal publik dan satu portal aparatur. Kedua, mempercepat pembangunan layanan dan sistem digital prioritas,” ujarnya.

Ketiga, lanjut  Sri Mulyani, membangun dan memperkuat GovTech Indonesia. Keempat, fokus pada kemudahan layanan.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa transformasi digital menjadi salah satu kekuatan untuk mereformasi berbagai lini.

Sri Mulyani menegaskan bahwa hal tersebut akan mengubah institusi dan manusia tanpa memberikan opsi bagi mereka.

“Sehingga orang tidak punya pilihan. Ini yang akan mengubah institusi dan manusia,” ujarnya.