Jokowi Perintahkan TNI dan Polri Kawal Keamanan Proyek BTS 4G di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengawal proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G di Papua.

Menurut Jokowi, pengamanan proyek BTS 4G mesti dilakukan karena dalam laporan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi disebutkan pembangunan proyek di 630 lokasi di Papua terkendala persoalan keamanan.

Gangguan keamanan itu diduga dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

“Tadi pagi saya sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri agar pembangunan bisa segera dimulai dan didampingi dari sisi keamanannya sehingga semua masalah yang ada bisa kita selesaikan dengan baik,” kata Jokowi dalam Peresmian Pengoperasian Sinyal BTS 4G Bakti serta Integrasi Satelit Satria-1, di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Di sana (Papua) medannya juga sangat sulit, keamanannya juga perlu didampingi,” sambung Jokowi.

Jokowi berharap, TNI dan Polri mesti dilibatkan dalam mengawal keamanan proyek BTS 4G sehingga diharapkan akan mempercepat akses internet di wilayah kategori 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan).

Selain itu, kata Jokowi, Menkominfo menyatakan sanggup menyelesaikan pembangunan proyek BTS 4G di Papua pada 2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai saat ini menyelesaikan pembangunan 4.988 Base Transceiver Station (BTS) 4G di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Penyelesaian proyek itu meleset dari jadwal yang ditentukan dan terungkap terjadi korupsi yang dilakukan mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate serta pejabat Badan Aksesibilitas dan Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) Kemenkominfo, dan sejumlah kontraktor proyek.

Menkominfo Budi Arie mengatakan hingga Desember 2023 sebanyak 4.988 BTS dari total 5.618 BTS ditargetkan beroperasi penuh.

Sedangkan penyelesaian sisanya akan dikebut dengan memperhatikan kondisi geografis dan tantangan yang ada seperti di Papua.

"Ada sisa 630 lokasi bisa yang memang berpotensi di-carry over tahun depan karena pertimbangan keamanan, faktor geografi yang sulit dijangkau dan sebagainya,” kata Budi.

Budi akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk menemukan solusi penyelesaian pembangunan di lokasi-lokasi tersebut.

Ia memastikan pihaknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan pembangunannya.