Salin Artikel

Kapolri: Jika Pemilu Gagal, Mungkin Kita Bisa Alami Bencana Demografi

Hal itu disampaikan Listyo saat memberikan pemaparan terkait kaleidoskop akhir tahun Polri 2023 di Rupatama Mabes Polri, Rabu (27/12/2023).

Indonesia, digadang-gadang akan mengalami bonus demograsi pada 2045. Namun, menurut Kapolri, jika Pemilu gagal, bonus itu akab berubah jadi bencana demografi. 

"Jika Pemilu gagal, maka bonus demografi juga akan berubah, mungkin kita bisa mengalami bencana demografi," ujarnya.

Itu karena kegagalan pemilu akan berdampak pada banyak hal, misalnya segresi dan polarisasi atau bahkan konflik antarmasyarakat. 

Ia juga menyebutkan, Pemilu yang gagal bisa membuat proses pembangunan mundur.

Sebab itu, kata Listyo, seluruh personel Polri harus siap melaksanakan pengaman Pemilu 2024 agar tidak terjadi kegagalan yang menyebabkan bencana.

Listyo juga mengatakan, Polri telah menyiapkan beragam operasi di antaranya Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilu.

Operasi itu akan didukung oleh operasi lain seperti Nusantara Cooling System, Satgas Anti-Money Politic dan Satgas Pemilu Damai.

Penempatan Korps Brimob di empat wilayah di Indonesia dan Dalmas Nusantara di tujuh zonasi juga dilakukan.

"Sehingga ada 2.720 (Brimob) yang bisa dikerahkan oleh Kaporli, dan 8.500 personel Dalmas yang siap dimobilisasi di seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuatan back up untuk wilayah," katanya.

Dia berharap, Pemilu serentak 2024 yang kini dilakukan tak berjauhan dengan Pemilihan Kepala Daerah ini bisa berjalan dengan baik.

"Dan yang utama jika pemilu berhasil dilaksakanan maka agenda pembangunan terus akan berlanjut dan demokrasi kita akan jadi lebih mapan," tandasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/27/11574061/kapolri-jika-pemilu-gagal-mungkin-kita-bisa-alami-bencana-demografi

Terkini Lainnya

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke