"Jadi, sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa adanya kampanye hitam di masyarakat di grassroot yang menyatakan bahwa sekiranya Mas Ganjar dan Prof Mahfud terpilih, maka program-program bansos dan kesejahteraan masyarakat yang sekarang sudah dilaksanakan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), itu tidak akan dilanjutkan, itu sama sekali tidak benar," kata Kara dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).
Sebaliknya, menurut dia, pasangan Ganjar-Mahfud ingin melanjutkan bahkan memperbaiki program pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah berjalan, seperti salah satunya bansos dan beragam kartu kesejahteraan masyarakat.
Kara mengatakan, hal itu akan diimplementasikan Ganjar-Mahfud melalui salah satu program unggulan bernama KTP Sakti atau akronim dari Satu Kartu Terpadu Indonesia.
"Nah ini adalah bukti bahwa KTP Sakti ini adalah sebuah program yang bukan hanya mau melanjutkan, program-program bansos dan kesejahteraan masyarakat di era pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi juga bahkan memperbaiki dan melakukan penuntasan terhadap program-program tersebut," ujarnya.
Kara mengungkapkan, lewat KTP Sakti, program bansos dan kartu kesejahteraan masyarakat akan tertuang hanya dalam satu kartu saja, yaitu Kartu Tanda Penduduk Indonesia.
Program tersebut juga dikatakan merupakan langkah Ganjar-Mahfud mewujudkan digitalisasi bansos jika kelak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
Menurut Kara, masyarakat dapat merasakan manfaat menerima bansos secara lebih baik lewat program KTP Sakti.
TPN Ganjar-Mahfud juga menyebut bahwa Ganjar-Mahfud memastikan bansos diterima seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
"Mudah-mudahan teman-teman media dan masyarakat menjadi jelas, bahwa tidaklah benar, bahwa kabar yang beredar sekarang bahwa Mas Ganjar dan Prof Mahfud akan menghentikan program kesejahteraan masyarakat yang sekarang sudah diluncurkan ke masyarakat," kata Kara.
"Bahkan, dengan pemanfaatan teknologi digital lewat KTP Sakti itu maka dengan memanfaatkan satu saja KTP, maka seluruh warga masyarakat, yang eligibel yang berhak mendapatkan bantuan sosial itu akan mendapatkan akses yang lebih mudah, lebih luas dan lebih cepat dalam menerima dana dana bansos dan berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnnya," ujarnya lagi.
https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/06021011/tpn-ungkap-ada-kampanye-hitam-sebut-ganjar-mahfud-bakal-hentikan-bansos-dan