Salin Artikel

TPN Ungkap Ada Kampanye Hitam Sebut Ganjar-Mahfud Bakal Hentikan Bansos dan Program Pro Rakyat Jokowi

"Jadi, sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa adanya kampanye hitam di masyarakat di grassroot yang menyatakan bahwa sekiranya Mas Ganjar dan Prof Mahfud terpilih, maka program-program bansos dan kesejahteraan masyarakat yang sekarang sudah dilaksanakan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), itu tidak akan dilanjutkan, itu sama sekali tidak benar," kata Kara dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Sebaliknya, menurut dia, pasangan Ganjar-Mahfud ingin melanjutkan bahkan memperbaiki program pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah berjalan, seperti salah satunya bansos dan beragam kartu kesejahteraan masyarakat.

Kara mengatakan, hal itu akan diimplementasikan Ganjar-Mahfud melalui salah satu program unggulan bernama KTP Sakti atau akronim dari Satu Kartu Terpadu Indonesia.

"Nah ini adalah bukti bahwa KTP Sakti ini adalah sebuah program yang bukan hanya mau melanjutkan, program-program bansos dan kesejahteraan masyarakat di era pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi juga bahkan memperbaiki dan melakukan penuntasan terhadap program-program tersebut," ujarnya.

Kara mengungkapkan, lewat KTP Sakti, program bansos dan kartu kesejahteraan masyarakat akan tertuang hanya dalam satu kartu saja, yaitu Kartu Tanda Penduduk Indonesia.

Program tersebut juga dikatakan merupakan langkah Ganjar-Mahfud mewujudkan digitalisasi bansos jika kelak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Menurut Kara, masyarakat dapat merasakan manfaat menerima bansos secara lebih baik lewat program KTP Sakti.

TPN Ganjar-Mahfud juga menyebut bahwa Ganjar-Mahfud memastikan bansos diterima seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

"Mudah-mudahan teman-teman media dan masyarakat menjadi jelas, bahwa tidaklah benar, bahwa kabar yang beredar sekarang bahwa Mas Ganjar dan Prof Mahfud akan menghentikan program kesejahteraan masyarakat yang sekarang sudah diluncurkan ke masyarakat," kata Kara.

"Bahkan, dengan pemanfaatan teknologi digital lewat KTP Sakti itu maka dengan memanfaatkan satu saja KTP, maka seluruh warga masyarakat, yang eligibel yang berhak mendapatkan bantuan sosial itu akan mendapatkan akses yang lebih mudah, lebih luas dan lebih cepat dalam menerima dana dana bansos dan berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnnya," ujarnya lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/06021011/tpn-ungkap-ada-kampanye-hitam-sebut-ganjar-mahfud-bakal-hentikan-bansos-dan

Terkini Lainnya

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke