Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas": Melonjaknya Suara Prabowo-Gibran dan Beralihnya Pendukung Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Litbang Kompas merilis survei terbaru soal elektabilitas calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024, Senin (11/12/2023).

Survei digelar pada 29 November-4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Dengan metode wawancara secara tatap muka, survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Berikut sederet temuan survei terbaru Litbang Kompas mengenai elektabilitas capres-cawapres Pemilu 2024.

Prabowo-Gibran unggul

Menurut survei, elektabilitas capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul di urutan pertama. Tingkat keterpilihan pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu mencapai 39,3 persen.

Lalu, mengekor di urutan kedua dengan jarak perolehan suara yang lebar, pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dengan elektabilitas 16,7 persen.

Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menempati urutan terakhir dengan tingkat elektoral sedikit di bawah Anies-Muhaimin, 15,3 persen.

Survei juga mengukur elektabilitas capres dan cawapres secara perseorangan. Hasilnya, angka elektoral Prabowo menunjukkan kenaikan signifikan, hampir mencapai 8 persen, dibanding survei empat bulan lalu.

Berkebalikan dengan Prabowo, tingkat keterpilihan Ganjar dan Anies cenderung menurun. Elektabilitas Ganjar merosot tajam nyaris 16 persen. Sementara, penurunan elektabilitas Anies di kisaran 2 persen.

Meski anjlok, elektabilitas Ganjar berada di urutan kedua dan masih lebih unggul dibandingkan Anies yang menempati posisi terakhir.

Berikut perbandingan elektabilitas tiga capres menurut survei Litbang Kompas:

Anies Baswedan

  • Agustus 2023: 19,2 persen
  • Desember 2023: 17,4 persen

Prabowo Subianto

  • Agustus 2023: 31,3 persen
  • Desember 2023: 39,7 persen

Ganjar Pranowo

Sementara, di klasemen cawapres, Gibran Rakabuming Raka mengantongi elektabilitas tertinggi melampaui 35 persen. Menyusul Mahfud MD di urutan kedua dengan elektabilitas di kisaran 21 persen, dan Muhaimin Iskandar di posisi buncit dengan kisaran angka elektoral 12 persen.

Di bawah ini perbandingan elektabilitas tiga cawapres menurut survei Litbang Kompas:

  • Muhaimin Iskandar: 12,7 persen
  • Gibran Rakabuming Raka: 37,3 persen
  • Mahfud MD: 21,6 persen

Penguasaan wilayah

Kendati elektabilitasnya menurun, basis pendukung Anies dan Ganjar di sejumlah daerah masih kokoh.

Di DKI Jakarta, misalnya, suara Anies-Muhaimin masih lebih unggul dibandingkan Prabowo-Gibran maupun Ganjar-Mahfud, meski mengalami penurunan. Anies, yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu mampu menguasai 28,6 persen dukungan pemilih Ibu Kota Negara.

Dukungan terhadap Anies-Muhaimin di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga mulai meningkat walaupun belum mampu menyaingi perolehan dukungan kedua pasangan capres lainnya.

Pasangan Anies-Muhaimin juga terbilang mampu membayangi capaian Prabowo-Gibran di sejumlah wilayah, seperti kawasan yang berbatasan dengan DKI Jakarta dan sebagian wilayah Banten.

Bahkan, Anies-Muhaimin mampu menguasai sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, seperti Aceh dan Sumatera Barat. Padahal, merujuk hasil Pemilu 2019, kedua provinsi tersebut menjadi benteng politik terkuat Prabowo yang saat itu bersaing dengan Presiden Joko Widodo.

Penurunan suara lebih dari 10 persen terjadi di berbagai kawasan di luar Pulau Jawa, seperti Pulau Sumatera, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

Di sejumlah provinsi di luar Pulau Jawa, penurunan tidak sampai menggerus sebagian besar suara dukungan ke Ganjar-Mahfud. Pemilih pasangan nomor urut 3 itu masih terbilang besar di Sulawesi Utara, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat.

Di Pulau Jawa, yang notabene lumbung suara PDI Perjuangan, capaian Ganjar-Mahfud belum tampak menawan. Penurunan dukungan justru terjadi di setiap provinsi, terutama di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur.

Namun, di tengah penurunan ini, wilayah Jawa Tengah yang selama ini menjadi basis pendukung Ganjar-Mahfud tetap mereka kuasai.

Dengan 31,6 persen dukungan, Jawa Tengah menjadi satu-satunya benteng yang belum tergoyahkan. Angka ini melampaui perolehan dukungan Prabowo-Gibran maupun Anies-Muhaimin.

Berikut perubahan penguasaan wilayah capres-cawapres menurut survei terbaru Litbang Kompas:

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar:

Survei Agustus 2023

  • Jawa: 16,7 persen
  • DKI Jakarta: 42,5 persen
  • Banten: 23,3 persen
  • Jawa Barat: 27,2 persen
  • Jawa Tengah: 1,6 persen
  • DI Yogyakarta: 5,3 persen
  • Jawa Timur: 10,9 persen
  • Sumatera: 26,1 persen
  • Bali-Nusa Tenggara: 11,0 persen
  • Kalimantan: 16,3 persen
  • Sulawesi: 20,6 persen
  • Maluku-Papua: 31,4 persen

Survei Desember 2023

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka:

Survei Agustus 2023

  • Jawa: 28,8 persen
  • DKI Jakarta: 17,5 persen
  • Banten: 37,0 persen
  • Jawa Barat: 35,4 persen
  • Jawa Tengah: 19,6 persen
  • DI Yogyakarta: 26,3 persen
  • Jawa Timur: 28,2 persen
  • Sumatera: 32,7 persen
  • Bali-Nusa Tenggara: 36,6 persen
  • Kalimantan: 40,7 persen
  • Sulawesi: 37,1 persen
  • Maluku-Papua: 27,5 persen

Survei Desember 2023

Ganjar Pranowo-Mahfud MD:

Survei Agustus 2023

  • Jawa: 39,6 persen
  • DKI Jakarta: 25,0 persen
  • Banten: 30,1 persen
  • Jawa Barat: 26,0 persen
  • Jawa Tengah: 62,0 persen
  • DI Yogyakarta: 57,9 persen
  • Jawa Timur: 41,1 persen
  • Sumatera: 21,5 persen
  • Bali-Nusa Tenggara: 42,7 persen
  • Kalimantan: 26,7 persen
  • Sulawesi: 25,8 persen
  • Maluku-Papua: 35,3 persen

Survei Desember 2023

  • Jawa: 18,4 persen
  • DKI Jakarta: 19,6 persen
  • Banten: 11,1 persen
  • Jawa Barat: 8,2 persen
  • Jawa Tengah: 31,6 persen
  • DI Yogyakarta: 20,0 persen
  • Jawa Timur: 18,6 persen
  • Sumatera: 5,8 persen
  • Bali-Nusa Tenggara: 27,7 persen
  • Kalimantan: 8,6 persen
  • Sulawesi: 10,4 persen
  • Maluku-Papua: 18,0 persen

Peralihan suara

Menurut analisis Litbang Kompas, melonjaknya suara Prabowo-Gibran dan merosotnya elektabilitas Ganjar-Mahfud disebabkan karena pergeseran pemilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan PDI-P pada Pemilu 2019.

Menurut temuan Litbang Kompas, soliditas pemilih PDI-P pada Pemilu 2019 yang memberikan dukungan ke Ganjar berkurang, dari 60,6 persen pada Agustus 2023, menjadi 40,7 persen pada Desember 2023.

Bersamaan dengan itu, pemilih PDI-P yang mendukung Prabowo meningkat, dari 22,1 persen pada survei Agustus 2023, menjadi 35,1 persen pada survei Desember 2023.

Simpatisan Jokowi atau bekas pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 yang mendukung Ganjar juga beralih ke Prabowo. Ini karena faktor Jokowi yang termanifestasikan ke sosok putra sulungnya, Gibran.

Hasil survei Agustus 2023 lalu menunjukkan, pendukung Jokowi masih dominan memilih Ganjar dengan angka 48,1 persen. Saat itu, hanya 22,9 persen dari eks pendukung Jokowi yang memilih Prabowo.

Namun, pada survei Desember 2023, situasi ini terbalik. Mayoritas bekas pendukung Jokowi kini memilih Prabowo dengan angka 29,8, sedangkan yang mendukung Ganjar hanya 27,4 persen.

Di sisi lain, Prabowo juga mendapat sokongan suara dari pemilihnya pada Pilpres 2019, meski sepertiga dari pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 memutuskan untuk mendukung Anies.

Menurut temuan Litbang Kompas, Prabowo juga mendapatkan aliran suara terbesar dari kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/12/05150081/survei-litbang-kompas---melonjaknya-suara-prabowo-gibran-dan-beralihnya

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke