[GELITIK NASIONAL] Gaduh Debat Capres-Cawapres: Perubahan Format dan Polemik Saling Sanggah

JAKARTA, KOMPAS.com - Selamat pagi pembaca setia Kompas.com, semangat pagi. Mengawali hari ini, kami suguhkan ulasan peristiwa politik penting yang terjadi sepekan kemarin. Sebab, sejumlah manuver politik terlalu menarik untuk dilewatkan begitu saja oleh pembaca setia.

Pada pekan lalu, perihal debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menuai banyak sorotan. Elite politik gaduh soal format debat yang bakal menampilkan tiga pasangan capres-cawapres dalam lima kali penyelenggaraan. Mekanisme saling sanggah dalam debat juga sempat jadi perdebatan.

Geliat peristiwa politik ini kami ulas dalam Gelitik Nasional, Gerakan Sepekan Politik Nasional. Ini dia rangkumannya.

Perubahan format debat

Keributan bermula dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengubah format debat capres dan cawapres. Menurut rancangan KPU, dalam lima kali debat, pasangan capres-cawapres bakal selalu hadir bersamaan.

KPU bukan meniadakan debat cawapres, melainkan tetap menggelarnya dengan cawapres didampingi capres. Pada agenda debat cawapres, cawapres tetap menjadi aktor utama debat, meski capres menyertai di panggung. Begitu pun sebaliknya.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, format debat diubah supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama masing-masing capres-cawapres dalam penampilan debat.

"Sehingga kemudian supaya publik makin yakinlah teamwork (kerja sama) antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Format debat ini berbeda dengan Pilpres 2019. Saat itu, lima kali debat capres-cawapres digelar dengan komposisi satu kali debat khusus cawapres, dua kali khusus capres, dan dua kali dihadiri capres-cawapres.

KPU menyatakan, pihaknya tak mungkin menghilangkan debat cawapres. Sebab, hal ini telah diatur dalam undang-undang.

Terkait ini, kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, terlibat saling tuding dengan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo mengatakan, usulan agar capres-cawapres hadir bersama dalam setiap sesi debat muncul dalam rapat atau diskusi bersama KPU. Rapat itu dihadiri perwakilan ketiga pasangan capres di kantor KPU pada 29 November 2023.

Menurut Dradjad, pihak Anies-Muhaimin lah yang mengusulkan agar format debat cawapres diubah.

"Perwakilan Anies-Muhaimin menyampaikan beberapa masukan/usulan. Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut: 'agar dalam setiap sesi debat, capres dan cawapres hadir bersama, pembagian waktu/porsi berbicara silakan diatur oleh KPU'," kata Dradjad dalam keterangannya, Minggu (3/12/2023).

"Usulan ini disampaikan oleh seorang Ibu dari perwakilan Anies-Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Notulis kami tidak mengetahui nama keduanya, tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir, atau mungkin rekaman dari rapat tersebut," sambungnya.

Sementara, Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin Iskandar, Nihayatul Wafiroh, membantah bahwa pihaknya mengusulkan tidak ada debat khusus cawapres. Ia mengatakan, dalam diskusi bersama KPU dan perwakilan dua paslon, pihaknya hanya mengusulkan agar capres-cawapres selalu datang bersamaan dalam setiap debat.

"Namun, bukan menghilangkan debat cawapres," ujar Nihayatul dalam keterangannya, Minggu (3/12/2023).

Menurutnya, penting untuk menghadirkan capres-cawapres dalam setiap debat. Sekalipun, debat itu ditujukan khusus untuk capres atau khusus untuk cawapres.

"Usulan kami untuk hadir berpasangan lengkap bukan berarti hadir untuk berdebat. Serta juga bukan berarti menghilangkan debat antara cawapres," katanya.

Adapun KPU telah merancang lima kali penyelenggaraan debat beserta temanya yang seluruhnya digelar di Jakarta. Perinciannya yakni:

Debat pertama

• 12 Desember 2023.
• Tema: hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Debat kedua

Debat ketiga

• 7 Januari 2024.
• Tema: pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

Debat keempat

• 21 Januari 2024.
• Tema: pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agararia, masyarakat adat, dan desa.

Debat kelima

• 4 Februari 2024.
• Tema: kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Mekanisme saling sanggah

Hal lain yang menuai kegaduhan yakni mekanisme saling sanggah dalam debat capres-cawapres. Kubu Prabowo-Gibran mengusulkan supaya mekanisme saling sanggah saat debat dihapus. Katanya, usulan ini telah disampaikan ke KPU.

“Memang ada usulan dari kita agar debatnya tidak menjadi saling sanggah, karena itu, sesi saling sanggahnya kalau bisa dikurangi, atau dihilangkan,” kata anggota Dewan Pakar TKN Drajat Wibowo saat ditemui di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

“Tetapi, pasangan calon itu diberikan kesempatan lebih panjang untuk pendalaman kebijakan,” ucap Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

“Jadi saling sanggahnya yang kita minta untuk dihilangkan atau dikurangkan,” ujarnya.

Menanggapi ini, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tak mau banyak bicara. Ganjar hanya mempersilakan KPU untuk mengatur debat supaya terlaksana dengan baik.

"Silakan diatur debatnya dengan baik," kata Ganjar di Gedung SMESCO, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Politikus PDI Perjuangan ini juga irit bicara ketika ditanya pandangannya soal apakah hilangnya saling sanggah mengurangi esensi debat atau tidak. Ganjar menegaskan bahwa ia siap mengikuti kegiatan debat, apa pun format yang ditetapkan oleh KPU.

"Silakan nanti itu kewenangan mereka yang atur, kami siap dengan cara apa pun," ujar dia.

Sementara, Ketua Badan Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun tegas menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan saling sanggah dalam debat capres-cawapres dihilangkan. Menurutnya, usulan itu justru menghilangkan substansi debat.

Adapun PDI-P merupakan salah satu partai yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres Pemilu 2024.

"Kalau tidak perlu ada sanggahan, buat apa ada perdebatan? Ya toh. Istilah debat itu kan berarti ada saling sanggah menyanggah. Itu substansi dari sebuah perdebatan," kata Komarudin kepada Kompas.com, Kamis (7/12/2023).

Sejalan dengan itu, Wakil Kapten Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin, Nihayatul Wafiroh, juga menolak usulan ini. Menurutnya, saling sanggah penting agar masyarakat bisa memberikan penilaian optimal terhadap para calon pemimpin masa depan.

“Kalau tidak ada debat, yang akan rugi adalah masyarakat, karena yang tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang paslon,” ujar Nihayatul kepada Kompas.com, Jumat (8/12/2023).

Nihayatul menegaskan pihaknya menolak usulan tersebut. Sebab, ini tak sesuai dengan peraturan KPU (PKPU).

“Tolak dong, kan kita mesti kembali ke PKPU yang tertulis ‘debat’,” katanya.

Atas kegaduhan ini, KPU buka suara. Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz, membantah adanya usul penghapusan sesi saling sanggah antarcalon dalam debat capres-cawapres.

"Yang jelas, kalau dalam ruang pertemuan, itu isinya tidak ada pembahasan ke sana," kata Mellaz kepada wartawan, Jumat (8/12/2023).

Mellaz pun memastikan bahwa pada debat Pilpres 2024 nanti, KPU tetap mengadakan sesi saling menanggapi antarcalon. Mekanisme ini bagian dari upaya pendalaman argumentasi masing-masing kandidat.

"Yang jelas ada pendalaman. Kan mereka bisa saling merespons satu sama lain. Apakah itu namanya sanggah-sanggahan, yang jelas KPU tidak dalam rangka itu," ujar Mellaz.

Namun, KPU tak ingin terjebak dalam diksi "sanggah-menyanggah" yang belakangan mengemuka antara timses masing-masing pasangan capres-cawapres.

"Yang jelas gini, kami enggak mau masuk ke diksi diksi begitu. Tapi pendalaman itu ada. Karena rundown-nya jelas, setiap menit itu dihitung. Di situ detail dan teknis, dan itu yang kami bahas di sini," kata Mellaz.

"Ada pendalaman, baik dari moderator maupun dari peserta lain. Itu yang sedang kita finalkan semua, tanpa bermaksud sanggah-sanggahan atau apa," ujarnya lagi.