KPK Duga Ada "Pengurusan Terselubung" dalam Dugaan Suap dan Gratifikasi Wamenkumham

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat “pengurusan terselubung” dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy dan tersangka lainnya.

Adapun Eddy telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Perkaranya diawali dari laporan Indonesia Police Watch (IPW) bahwa Eddy diduga menerima uang panas terkait pengesahan badan hukum PT Citra Lampia Mandiri (CLM).

Adapun pengurusan badan hukum itu dilakukan di Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum (Ditjen AHU).

“(Mendalami) dugaan adanya pengurusan terselubung dengan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” ujar Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (1/12/2023).

Terkait hal ini, Ali menyebut tim penyidik telah memeriksa pengacara bernama Anita Zizlavsky dan wiraswasta bernama Thomas Azali.

Selain terkait “pengurusan terselubung”, KPK juga mendalami awal mula munculnya sengketa di internal PT CLM.

Sedianya, penyidik juga memeriksa Sekretaris Direksi PT CLM Ardiana. Namun, saksi tidak hadir dan meminta penjadwalan pemeriksaan ulang.

Sebelumnya, KPK menyatakan telah menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya telah menandatangani Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) perkara Eddy Hiariej.

“Pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu yang lalu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/202).

Menurut Alex, Sprindik itu diterbitkan dengan penetapan empat orang sebagai tersangka.

“Dari pihak penerima tiga pemberi satu,” ujar Alex.

Perkara dugaan korupsi yang menjerat Eddy ini berawal dari laporan IPW terkait dugaan penerimaan gratifikasi Rp 7 miliar pada 14 Maret 2023.

Dalam laporan itu, Eddy diduga menerima gratifikasi Rp 7 miliar dari pengusaha berinisial HH yang meminta konsultasi hukum.

Baru-baru ini, KPK menyatakan telah menggeledah rumah salah satu tersangka dalam perkara ini dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Eddy.

Selain itu, KPK juga telah mengirimkan surat pemberitahuan status hukum Eddy kepada Presiden Joko Widodo.

KPK juga telah mencegah Eddy dan tiga pihak lainnya yang masih terkait dengan perkara ini bepergian ke luar negeri.

Pencegahan berlaku selama 6 bulan kedepan mulai Rabu (29/11/2023).