Salin Artikel

TPN Ganjar-Mahfud Dorong Kemenkominfo, BSSN, dan KPU untuk Perkuat Keamanan Data Pemilih

Hal ini disampaikannya merespons dugaan kebocoran data pemilih yang baru-baru ini mengemuka di situs BreachForums.

"Kami menyadari bahwa ini sesuatu hal yang strategis, yang sensitif, yang harus disikapi secara serius baik oleh penyelenggara pemilihan umum maupun oleh kementerian lembaga dalam hal ini Kemenkominfo dan BSSN," kata Andi ditemui di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (29/11/2023).

Menurutnya, data pemilih menjadi hal yang sangat sensitif apalagi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Oleh karenanya, Andi menekankan agar Kemenkominfo dan BSSN bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam penguatan keamanan data pemilih.

"Kombinasi antara KPU, Kemenkominfo dan BSSN, kami tekankan untuk betul-betul diperkuat agar kasus-kasus peretasan seperti ini bisa segera ditanggulangi dan dipastikan dicegah," ujar Andi.

Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini mengungkapkan, hal ini penting dilakukan para pihak pemangku kepentingan agar Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, ia mengaku bahwa TPN Ganjar-Mahfud sudah mengamati dugaan kebocoran data pemilih sejak kemarin.

"Kami dari kemarin sudah mengamati bocoran-bocoran tentang jual beli 200-an juta data pribadi yang berkaitan dengan identitas termasuk NIK, baik berasal dari dalam Indonesia maupun data-data pribadi warga negara yang ada di konsulat-konsulat kita di luar negeri," kata Andi.

Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.

"Jimbo" membagikan 500.000 data contoh yang berhasil diperoleh melalui salah satu unggahan di situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual beli hasil peretasan.

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari laman https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.

Dalam unggahan itu, "Jimbo" juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Di dalam data yang "bocor" itu, "Jimbo" mengaku mendapatkan data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Data-data itu dijual dengan harga 74.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,2 miliar.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/29/16205201/tpn-ganjar-mahfud-dorong-kemenkominfo-bssn-dan-kpu-untuk-perkuat-keamanan

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke