ICW: Firli Bahuri Harus Dilarang Terlibat dalam Kegiatan KPK Usai Ditetapkan Jadi Tersangka

Diketahui, Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah/janji oleh Polda Metro Jaya.

"Pasca ditetapkannya Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, maka purnawirawan jenderal bintang tiga kepolisian itu tidak lagi bisa dianggap berstatus sebagai Pimpinan KPK," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (23/11/2023).

Kurnia mengatakan, berdasarkan ketentuan Ayat (2) Pasal 32 Undang-Undang (UU) KPK Tahun 2019, pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka diberhentikan sementara dari jabatannya.

Menurutnya, pemberhentian Firli Bahuri hanya tinggal menunggu proses administrasi berupa Keputusan Presiden (Keppres). Hal ini sesuai ketentuan Ayat (4) Pasal 32 UU KPK.

"Oleh sebab itu, per hari ini, Firli harus dilarang terlibat dalam semua kegiatan KPK. Bahkan, pihak Sekjen KPK harus segera mencabut akses masuk Firli ke gedung KPK," ujar Kurnia.

Diketahui, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah/janji.

"Menetapkan Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi," ujar Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri di Mapolda Metro Jaya, Rabu (22/11/2023).

Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 91 orang saksi termasuk Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo berikut ajudan mereka.

Adapun Syahrul Yasin Limpo diduga diperas menyangkut penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Terkait penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak meminta semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Tanak juga menyebut setiap orang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.