Komnas Perempuan Minta Pemerintah Berikan Bantuan untuk Pengungsi Rohingya yang Terombang-ambing di Laut Aceh Utara

"Saat ini kita membutuhkan yang pertama adalah memastikan kita memberikan bantuan segera yang memang sangat dibutuhkan karena sebagian besar pengungsi adalah perempuan dan anak-anak," ujar Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Andy juga menyebut, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih baik terkait penerimaan pengungsi Rohingya.

Karena menurut Andy, para pengungsi yang datang ke Indonesia bukan untuk tinggal tetapi hanya untuk sekadar transit semata.

"Hampir semua pengungsi yang datang ke Indonesia tidak sedang bertujuan ke Indonesia tapi Indonesia menjadi tempat transitnya, tapi waktu transit bisa sangat panjang sehingga terkatung-katung," katanya.

"Pemerintah Indonesia perlu skema yang lebih baik secara kebijakan dan infrastruktur dengan merangkul kerja sama pihak lain, termasuk organisasi internasional yang memang punya fokus pada isu pengungsian," imbuh dia.

Diketahui para pengungsi tersebut ditolak warga Pidie, Aceh saat hendak berlabuh pada 16 November 2023 dengan membawa 247 pengungsi.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah mengatakan, pihaknya tidak berwenang terhadap persoalan ini dan menyerahkan hal ini kepada Badan PBB untuk urusan Pengungsi, UNHCR.

“Sesuai dengan Perpres 125 terkait PPLN Dinsos Provinsi tidak memiliki kewenangan dan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) terkait hal tersebut,” kata Devi melalui pesan tertulis.

Saat ditanya mengenai alternatif lokasi penampungan karena adanya penolakan warga, dan potensi konflik, Devi menjawab “Sampai saat ini belum ada arahan dari pimpinan terkait hal tersebut”.

Plt Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa Kemenkopolhkam Benny M Saragih juga menjawab singkat persoalan ini.

“Saya masih mengumpulkan informasi dan data,” katanya melalui pesan tertulis.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, kejadian semacam ini akan terus berulang selama akar masalahnya tidak diselesaikan, yaitu masalah Rohingya di Myanmar.

Ia mengatakan, terkait arus arus pengungsi yang saat ini terjadi lagi, Pemerintah Indonesia meminta negara-negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 untuk menunjukkan tanggung jawab lebih.

“Indonesia sendiri bukan negara pihak pada konvensi sehingga tidak ada kewajiban untuk menampung,” kata Iqbal.

“Namun demikian selama ini kita selalu memberikan penampungan, semata-mata karena alasan kemanusiaan. Penampungan yang kami berikan bersifat jangka pendek dan bukan sebagai solusi permanen," ucap dia.