Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Bawaslu Tunggu Laporan dari Sorong

Diketahui, pakta integritas itu ditemukan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pakta berisi dukungan Pj Bupati Sorong kepada salah satu calon presiden, Ganjar Pranowo.

"Kita lagi cek. Apakah benar atau tidak temuan tersebut, kami lagi koordinasi dengan teman-teman Bawaslu Sorong. Kita lagi nunggu laporannya Bawaslu Kota Sorong," kata Rahmat Bagja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Adapun sejauh ini, pihaknya sudah menerima dua laporan mengenai penjabat (Pj) kepala daerah.

Selain laporan pakta integritas Pj Bupati Sorong, ia menerima laporan terkait dengan Pj Bupati Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Laporan yang masuk sekitar tiga minggu hingga sebulan lalu itu telah diteruskan kepada KASN.

Kendati begitu, Bagja enggan berkomentar lebih jauh mengenai laporan tersebut.

"Ya kalau (dukungan Pj Bupati Lombok terjadi siapa) itu dirahasiakan. Yang penting kan tidak berpihak, gitu," tuturnya.

Lebih lanjut Bagja mengingatkan, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan selalu terikat dengan aturan di dalam UU ASN.

Jika Pj Bupati merupakan seorang ASN, maka ia pun harus terikat dengan peraturan yang berlaku itu.

"Jika yang bersangkutan adalah ASN, akan terikat dengan UU ASN bahwa ASN harus netral. Tidak boleh menunjukkan atau memfasilitasi kegiatan tertentu, ataupun program tertentu, untuk peserta Pemilu tertentu, merugikan atau menguntungkan," jelas Bagja.

Sebelumnya diberitakan, beredar dokumen pakta integritas usai KPK menangkap Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.

Pakta integritas itu berisi pernyataan bahwa Yan Piet Moso siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Adapun pakta integritas itu ditandatangani langsung oleh Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban, pada Agustus 2023.

Saat itu, Ganjar bersama pasangannya Mahfud MD mendaftar sebagai capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum.