Profil Partai Kebangkitan Nusantara, Membangun Indonesia Makmur Berwawasan Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) adalah sebuah partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Dikutip dari situs resmi, PKN berdiri pada 28 Oktober 2021 bertepatan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Partai ini sebelumnya bernama Partai Karya Perjuangan yang terdaftar pada 2008 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 3 April 2008.

Partai itu kemudian dideklarasikan ulang dengan nama baru Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Jakarta pada 28 Oktober 2021.

Perubahan nama baru menjadi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ditetapkan di Jakarta dalam Musyawarah Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang diselenggarakan pada tanggal Kamis 28 Oktober 2021, sekaligus juga menetapkan pembaruan bendera/lambang dan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).

Partai itu mulanya dipimpin oleh I Gede Pasek Suardika, mantan politikus Partai Demokrat dan Partai Hanura.

Akan tetapi, Gede Pasek menyerahkan kepemimpinan kepada Anas Urbaningrum secara aklamasi, melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada 14 Juli 2023.

Hal itu terjadi setelah Anas menyelesaikan masa hukuman sebagai terpidana dalam kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Akan tetapi, nama Gede Pasek masih tercantum dalam data parpol yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai politik itu didirikan oleh sejumlah loyalis Anas yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat.

Pasek menyebutkan, loyalis Anas yang menjadi bagian PKN antara lain mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, eks pengurus Demokrat Ian Zulfikar, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Asral Hardi, wartawan dan fotografer Bobby Triadi, serta Sri Mulyono.

Kemudian Pasek pindah ke Partai Hanura pada 2016 sampai 2021.

Lelaki kelahiran 21 Juli 1969 itu juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2014-2019.

PKN mendapat nomor urut 9 sebagai peserta Pemilu 2024. Mereka mengusung visi ingin membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan wawasan Nusantara.

Selain itu, PKN mempunyai 525 kader dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan bersaing dalam Pemilu 2024.

PKN sampai saat ini belum menentukan dukungan kepada bakal calon presiden-calon wakil presiden tertentu.

Kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKN beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No.16A, Menteng, Jakarta Pusat.

Susunan pengurus DPN PKN

• Ketua: Anas Urbaningrum
• Sekretaris Jenderal: Sri Mulyono
• Bendahara: Mirwan Amir
• Ketua Majelis Agung: I Gede Pasek Suardika

Visi-Misi

Visi

Terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berwawasan Nusantara.

Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan dan akuntabel dengan senantiasa berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, aspiratif dan berkemampuan dalam menjalankan tugas serta berwawasan nusantara.
3. Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara.
4. Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berwawasan nasional serta berintegritas.
5. Memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada kaum perempuan, generasi muda dan disabilitas pada posisi taktis strategis untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
6. Menumbuhkembangkan nilai-nilai positif kenusantaraan sebagai bagian untuk memperkokoh jati diri dan kepercayaan diri bangsa.
7. Membangun sistem perekonomian nasional yang berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna dan berdaya guna serta membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
8. Mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan bermartabat.
9. Mengembangkan otonomi daerah untuk lebih memacu percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh Tanah Air guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.