Sindir Politik Dinasti, Sekum Muhammadiyah: Ada yang Dapat Jabatan Modal Hubungan Darah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyinggung isu politik dinasti yang santer terdengar setelah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka mendaftar calon wakil presiden dengan sebuah kelakar.

Sambil tertawa, Abdul Mu'ti menyebut ada tiga cara orang mendapatkan sebuah kekuasaan.

"Hehehe, saya sempat bercanda, ada orang yang dapat jabatan dengan menumpahkan darah, ada yang dapat jabatan dengan berdarah-darah, ada yang dapat jabatan dengan hanya modal hubungan darah," katanya saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Sikap PP Muhammadiyah sendiri mendorong sistem meritokrasi, bukan sistem dinasti dalam penentuan orang yang duduk di sebuah jabatan.

"Meritokrasi sebenarnya meniscayakan siapa pun yang tidak ada hubungan darah, kalau dia berprestasi, dia berintegritas, seharusnya dia memiliki peran dalam kehidupan kebangsaan dan peran dalam memajukan bangsa dan negara," ucapnya.

"Jadi Muhammadiyah prinsipnya mendorong meritokrasi memperkuat demokrasi dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik," tandasnya.

Politik dinasti keluarga Jokowi ramai diperbincangkan setelah Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Jalan mulus Wali Kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat Pemilu.

Sejumlah pihak menuding ada nuansa nepotisme dalam putusan ini karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dan paman Gibran turut mengambil keputusan.