Soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali, Sekjen PDI-P Singgung Terjadinya Politik Diskriminasi

Hal itu disampaikan Hasto usai ditanya tentang pencopotan baliho bergambar bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diusung PDI-P, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Gianyar, Bali.

"Terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan. Karena terjadinya politik diskriminasi," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Padahal, menurut Hasto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan kepada seluruh penjabat gubernur untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya dan bersikap adil terkait Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Hasto mencontohkan hal yang berbeda justru terjadi di Sumatera Barat, yakni baliho bakal capres-cawapres lain justru bertebaran ketika Presiden Jokowi akan berkunjung.

Baliho di Sumatera Barat itu justru tidak dicopot, tidak seperti yang terjadi di Gianyar, Bali pada baliho Ganjar-Mahfud.

"Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumatera Barat, dengan yang terjadi di Bali ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," ujar Hasto.

Namun, ia mengaku pihaknya mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat terkait pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tersebut.

Menurutnya, masyarakat menilai pencopotan baliho Ganjar-Mahfud termasuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dari pemerintah.

"Baliho termasuk dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang diturunkan itu mencederai rasa keadilan," kata Hasto.

Pencopotan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita.

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," katanya saat dihubungi wartawan, Selasa.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyasar pasangan bakal capres-cawapres maupun partai politik tertentu tetapi untuk semua atribut politik.