Salin Artikel

Fahri Hamzah Tantang Harun Masiku Ditangkap agar Modus Kecurangan Pemilu Bisa Terbongkar

"Yang bisa tangkap Harun Masiku aku kasih Rp 100 ribu, oke," tulis Fahri Hamzah melalui akun X (Twitter) resminya, Selasa (31/10/2023).

Dihubungi terpisah, Fahri mengatakan bahwa penangkapan Harun Masiku adalah pekerjaan rumah terbesar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, menurutnya, dengan ditangkapnya eks kader PDI-P tersebut, maka modus kecurangan pemilu bisa terungkap.

"Untuk mengungkap salah satu modus terpenting dalam kecurangan pemilu yang pernah ada," katanya.

Menurut Fahri, Harun Masiku harus ditangkap sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ia mengatakan, penangkapan Harun Masiku bisa mengingatkan calon anggota legislatif (caleg) lain agar tidak curang.

"Prinsipnya adalah bahwa kecurangan pemilu pada masa lalu itu harus menjadi pelajaran penting. Dan Harun Masiku adalah pengingat terpenting dari kecurangan di masa lalu," ujar Fahri Hamzah.

"Semuanya tidak bisa terjadi karena saksi kunci yang bernama Harun Masiku belum ditemukan," katanya lagi.

Kemudian, belakangan majunya Gibran sebagai bakal cawapres Prabowo menjadi polemik. Sebab, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut adalah kader PDI-P.

Sementara PDI-P diketahui telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Selain itu, dinilai ada konstitusi yang ditabrak demi memuluskan jalan Gibran sebagai cawapres. Mengingat, usia Wali Kota Solo tersebut baru 36 tahun.

Pasalnya, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimal capres-cawapres yang membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Buron dan diduga di dalam negeri

Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Krishna Murti mengatakan, buron Harun Masiku diduga berada di dalam negeri.

Harun merupakan mantan kader PDI-P yang menjadi buron setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

"Ada data pelintasannya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri," kata Krishna saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada 7 Agustus 2023.

Menurut Krishna, berdasarkan data pelintasan masyarakat, Harun Masiku sempat terdeteksi keluar dari wilayah Indonesia.

Namun, Harun kembali masuk ke Indonesia hanya berselang satu hari setelah keluar negeri. Krishna mengaku lupa kapan tepatnya tanggal perlintasan keluar-masuk Harun Masiku.

"Lupa tanggalnya, tapi ada. Sehari setelah dia keluar dia balik lagi," ujar Krishna.

Meski menduga yang bersangkutan ada di dalam negeri, Polri tidak menghentikan pencarian Harun Masiku di luar negeri.

"Kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri," kata Krishna.

Ia diduga menyuap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Tujuannya, supaya KPU menetapkannya sebagai anggota DPR RI.

Kala itu, Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDI-P dari Daerah Pemilihan (dapil) I Sumatera Selatan. Hasil Pemilu 2019 menempatkan Harun di posisi keenam dengan perolehan suara 5.878 di dapilnya.

Ia kalah telak dari Nazarudin Kiemas, adik almarhum suami Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas, yang berhasil meraup 145.752 suara.

Posisi kedua diisi oleh Riezky Aprilia yang mengantongi 44.402 suara, lalu Darmadi Jufri 26.103 suara, Doddy Julianto Siahaan 19.776 suara, dan Diah Okta Sari 13.310 suara.

Namun, Harun Masiku yang terpilih menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/31/19021401/fahri-hamzah-tantang-harun-masiku-ditangkap-agar-modus-kecurangan-pemilu

Terkini Lainnya

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Nasional
Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Nasional
Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Nasional
Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Nasional
Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Nasional
Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Nasional
Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Nasional
Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Nasional
 Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Nasional
Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Nasional
Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke