Sidang Majelis Kehormatan MK Resmi Digelar Terbuka untuk Pelapor

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan sidang digelar terbuka, untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres.

Sidang terbuka ini dikhususkan untuk para pelapor, yang menurut Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, sejauh ini sudah ada 14 laporan yang masuk.

"Jadi, sepanjang nanti seterusnya, sidang-sidang untuk mendengar keterangan pelapor, kita bikin terbuka. Ini adalah wujud tanggung jawab kita kepada publik. Biar akal sehat publik mengikuti sidang kita ini," ujar Jimly mengawali sidang klarifikasi para pelapor, Kamis (26/10/2023).

Sebelum memutuskan sidang terbuka untuk pelapor, Jimly bercerita bahwa umumnya, sidang etik semua lembaga di berbagai negara di dunia digelar tertutup.

Namun, pendiri MK yang juga mendirikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu memberi contoh terobosan yang ia lakukan, bahwa sidang etik di DKPP pun bisa dibuat terbuka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Akan tetapi, khusus pemeriksaan MKMK terhadap hakim konstitusi yang dilaporkan, sidang bakal digelar tertutup.

"MK ini beda, kita harus tetap menjaga kehormatan 9 hakim. Maka, ini aturan ini tertutup karena kita harus menjaga haknya para hakim untuk tidak diguyo-guyo di depan umum, karena itu justru akan merusak citra institusi," jelas Jimly.

"Cara membaca ini harus dengan moral reading of the law. Yaitu bahwa ini bagi pihak yang dirugikan harus tertutup, tapi untuk pihak yang tidak merasa dirugikan dengan dibukanya (sidang)," tambahnya.

Jimly lalu meminta persetujuan para pelapor untuk menggelar sidang terbuka demi akuntabilitas dan transparansi. Pasalnya, berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK, sidang semestinya digelar tertutup.

Sejumlah pelapor yang hadir di sidang ini, di antaranya Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), menyatakan setuju jika para pelapor disidang terbuka.

"Saya harus ada konfirmasi. Karena nanti kita dituduh melanggar (PMK)," kata Jimly.

Sebelumnya diberitakan, Ketua MK Anwar Usman resmi melantik Jimly (perwakilan tokoh masyarakat), mantan anggota Dewan Etik MK Bintan Saragih (perwakilan akademisi), dan hakim konstitusi aktif Wahiduddin Adams sebagai anggota MKMK pada siang tadi.

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota MKMK.

Sebagai informasi, dugaan pelanggaran kode etik ini mengemuka setelah MK yang diketuai ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Senin (16/10/2023) lewat putusan yang kontroversial.

Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandangnya 3 tahun.

Gibran pun secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu (22/10/2023) dan telah didaftarkan sebagai bakal capres-cawapres ke KPU RI, Rabu (25/10/2023).

Anwar membantah dirinya terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara ini, meski pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi yang tak setuju putusan nomor 90 itu mengungkap bagaimana keterlibatan Anwar mengubah sikap MK dalam waktu pendek.

Hingga kini, MK telah menerima secara resmi 14 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut.

Aduan tersebut bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran, ada yang memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion), dan aduan yang mendesak agar segera dibentuk MKMK.