Mantan Anak Buah Johnny G Plate, Eks Direktur Bakti Kemenkominfo, Dituntut 18 Tahun Penjara

Anang merupakan mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Ia terseret dalam perkara dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G Bakti di Kemenkominfo.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung menilai, Anang terbukti bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain, atau korporasi yang merugikan negara Rp 8,032 triliun.

Hal ini sebagaimana dakwaan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"(Menuntut) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anang Achmad Latif dengan penjara selama 18 tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di Rutan," kata Jaksa saat membacakan tuntutannya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Jaksa juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 1 miliar kepada Anang dengan ketentuan diganti 12 bulan kurungan jika uang itu tidak dibayarkan.

Dengan ketentuan, dalam waktu yang ditentukan denda itu tidak dibayarkan, maka harta mantan pejabat Kemenkominfo itu akan dirampas untuk negara.

Jika harta yang dimiliki tidak cukup, maka hukuman tersebut diganti dengan sembilan tahun penjara

"Dalam hal terdekat tidak mempunyai harta benda lagi yang menutupi uang pengganti maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara sembilan tahun," ujar Jaksa.

Dalam pertimbangannya, Jaksa menyebut unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat 1 itu telah terpenuhi yakni, unsur setiap orang; melawan hukum; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, kerugian negara; dan unsur bersama-sama.

Terpenuhinya unsur kerugian negara itu disebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum Anang dan kawan-kawan.

Selain itu, Jaksa juga menilai Anang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua primair, yakni Pasal 3 Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Jaksa mengatakan, proyek penyediaan menara BTS 4G ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,032 triliun.

Sebanyak sembilan pihak dan korporasi disebut turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut.

Anang Achmad Latif, menurut Jaksa, mendapatkan bagian Rp 5.000.000.000. Sementara, Johnny G Plate menerima bagian lebih besar yakni Rp 17.848.308.000.

Windi Purnama yang disebut menjadi orang kepercayaan Irwan mendapat bagian Rp 500.000.000. Lalu, Muhammad Yusrizki menerima Rp 50.000.000.000 dan 2.500.000 dollar AS.

Tidak hanya perorangan, dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara triliunan rupiah ini juga disebut menguntungkan konsorsium yang menggarap proyek tersebut.

Konsorsium FiberHome PT Telkom Infra dan PT Multi Trans Data (PT MTD) yang menggarap paket 1 dan 2 disebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.940.870.824.490.

Kemudian, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp 1.584.914.620.955. Lalu, Konsorsium IBS dan ZTE paket 4 dan 5 mendapatkan sebesar Rp 3.504.518.715.600.