Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Pesantren Al Munah NU di Cirebon, Awalnya Bangunan Gubug

Raja Juli Antoni mengatakan bahwa sertifikasi tanah wakaf penting untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah agar terhindar sengketa dan konflik.

“Tidak hanya terhindar dari sengketa dan konflik, amal jariyah orang mewakafkan pun akan terus mengalir, semoga dari pesantren ini lahir cendekiawan muslim yang mencerahkan dunia,” kata Raja Juli di lokasi pada Sabtu (21/10/2023).

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga berharap Pesantren Al Maunah dapat terus berkembang untuk dapat melahirkan cendekiawan muslim yang berkemajuan.

Terbentuknya Pondok Pesantren Al Maunah Kepuh NU berawal dari sebuah pengajian rutin di sebuah gubug.

Namun, seiring perkembangan waktu banyak anggota pengajian yang bermukim hingga tempat itu tidak lagi memadai bagi yang ikut mengaji.

Di tahun 2004, seorang bernama H Samaun pun mewakafkan tanah untuk pengembangan ponpes ini. Namun, ponpes baru didaftarkan proses sertifikasinya pada tahun 2023.

Adapun Pesantren Al Maunah kini sudah berkembang serta dapat mengkombinasikan pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Sejauh ini, terdapat 500 siswa yang juga berstatus sebagai santri di Pondok Pesantren tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli Antoni juga menyerahkan 6 sertifikat lainnya peruntukan bagi mushola, rumah tahfidz hingga sarana pendidikan lainnya.

Dia berharap ke depannya seluruh bidang tanah wakaf khususnya di Kabupaten Cirebon dapat tersertifikasi.

“Kita terus mengejar sertifikasi tanah wakaf, kita berharap kedepannya seluruh bidang tanah wakaf di Cirebon dapat tersertifikasi,” ujar Wamen ATR/BPN.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Hesekiel Sijabat,m menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya telah berhasil mensertifikasi sebanyak 1.396 bidang atau seluas 117 hektar.

Menurutnya, sertifikat wakaf itu sendiri tersebar 307 desa dan 40 kecamatan.

Hesekiel dan jajarannya berjanji untuk melakukan percepatan sertifikasi tanah wakaf dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Cirebon, Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, dan Kementerian Agama.

“Tahun ini kami kami fokus untuk melakukan pendataan ada di titik mana saja bidang wakaf, dan semoga tahun depan kami bisa fokus untuk melakukan pengukuran,” kata Hesekiel.