Jalan Terbuka Usai Drama Putusan MK, Gibran Masih Butuh Restu Jokowi buat Maju Pilpres?

JAKARTA, KOMPAS.com - Drama putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi syarat batas minimum calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) membuat sejumlah pihak terkejut.

Putusan itu dibacakan oleh MK dalam sidang yang digelar di Jakarta, Senin (16/10/2023).

MK menolak gugatan uji materi syarat batas usia minimum capres-cawapres yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

PSI sebelumnya menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun.

Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni Dedek Prayudi, Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, dan Mikhail Gorbachev.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan.

Mahkamah berpendapat, penentuan usia minimal capres-cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang.

"Dalam hal ini, Mahkamah tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari," ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”

Di sisi lain, MK justru mengabulkan gugatan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqibbirru.

MK dalam putusan perkara itu menyatakan, seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun.

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah," ujar Anwar.

Dengan demikian, Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selengkapnya berbunyi, “Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

MK menyatakan, putusan ini berlaku mulai Pemilu Presiden 2024.

Putusan yang kedua dinilai bisa memuluskan jalan figur politik yang digadang-gadang bakal terjun Pilpres.

Sosok itu adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dalam sepekan lalu mendominasi pemberitaan karena dianggap layak disandingkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Bahkan di beberapa daerah muncul baliho sampai reklame yang memampang wajah Gibran bersebelahan dengan bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto.

Padahal saat ini Gibran merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai berlambang banteng bermoncong putih itu sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Sebelum putusan MK, peluang Gibran masuk ke dalam bursa Pilpres 2024 masih tertutup karena usianya belum memenuhi persyaratan. Namun, kini setelah putusan itu maka pintu buat Gibran sangat terbuka.

Akan tetapi, dia menilai masih terdapat satu hal lagi yang tidak boleh dikesampingkan.

"Setelah ini hal penting lain juga sangat menentukan apakah nanti Gibran akan menjadi running mate bagi Prabowo Subianto adalah restu dari Presiden Joko Widodo," kata Bawono saat dihubungi pada Senin (16/10/2023).

Bawono menilai, meski putusan MK melapangkan jalan bagi Gibran menuju Pilpres 2024, tetapi restu Jokowi tetap harus didapat.

"Jika Presiden Joko Widodo tidak memberikan restu setuju maka hal itu tidak akan mungkin terjadi," ucap Bawono.