Kemendagri Sebut Seleksi Pj Kepala Daerah Lebih Rumit Dibanding Pilkada Langsung

Menurut Akmal, ada banyak instansi yang terlibat langsung saat menyeleksi kandidat pj kepala daerah. Selain itu, Presiden terlibat dalam menentukan siapa kandidat yang menjadi pj kepala daerah.

"Ini berkaitan dengan persoalan netralitas. Jangan nanti ada stigma, seolah olah pj itu adalah orang-orangnya si A atau si B. Bahkan, dalam pandangan kami jauh lebih tajam sekarang rekrutmen pj daripada sistem mungkin pilkada langsung," ujar Akmal saat memberikan materi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Daftar Calon Tetap Dalam Pemilu yang digelar di Hotel Aston, Denpasar, Bali, Rabu (27/9/2023).

"Karena apa? Pj yang sekarang kita rekrut itu mohon maaf dalam tanda kutip ditelanjangi secara lebih terbuka. Kenapa? Itu tim yang rekrut pj itu di dalamnya ada diketuai oleh Sekjen Kemendagri, Irjen Kemendagri, ada Dirjen Otda, ada BIN (Badan Intelijen Nasional) daerah. Ada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), kemudian ada BKN (Badan Kepegawaian Nasional), kemudian Menpan RB, ada Kemensetneg, ada Setkab," katanya lagi.

Akmal mengungkapkan, untuk memilih pj bupati dan wali kota, dimulai dari pengusulan tiga nama oleh DPRD kabupaten atau kota.

Sementara itu, untuk memilih pj gubernur juga didahului pengusulan tiga nama oleh DPRD provinsi.

Selanjutnya tiga nama tersebut diseleksi oleh Tim 10 yang terdiri dari berbagai lembaga negara.

"Dan semua di-profiling berdasarkan perspektif masing-masing (lembaga). Dan semua membuat catatan masing-masing tentang setiap calon-calon yang diusulkan oleh setiap DPRD," ujar Akmal.

Setelahnya, nama-nama kandidat masuk ke dalam sidang tim penilaian akhir (TPA).

Sidang TPA dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sehingga semua itu dipimpin lewat presiden. Baik bupati, wali kota atau gubernur dipilih oleh Presiden. Jadi dipimpin langsung oleh Presiden," kata Akmal.

Namun, menurut Akmal, Mendagri Tito Karnavian mempertimbangkan situasi tahun politik saat ini

"Walau undang-undang memerintahkan untuk bupati dan wali kota Cukup di SK-kan oleh menteri. Tapi sekali lagi, Pak Menteri kami itu menyatakan agar sekali lagi ini tahun politik," ujar Akmal.

"Kita tidak mau nanti menjadi pertanyaan macam-macam. Sudah kita serahkan semua mekanismenya seperti itu (dipilih presiden)," katanya lagi.

Oleh karena itu, Akmal kembali menekankan ada proses yang sangat ketat saat menyeleksi kandidat pj kepala daerah.

Sebab, riwayat para kandidat dilihat secara menyeluruh oleh instansi negara. Misalnya, BIN selaku badan intelijen melakukan profiling kandidat pj melalui BIN daerah.

Kemudian, PPATK akan menelusuri transaksi di rekening masing-masing kandidat Pj.

"Ada yang punya empat rekening, ada yang punya tujuh rekening nampak semua kemana perginya rekening. BKN juga sama. Ada yang pernah dulu diberikan sanksi diturunkan jabatan sekian tingkat. Ketemu semua data itu. Ada yang diturunkan jabatan tiga kali, ketemu semua," ujar Akmal.

"Jadi kami ingin mengatakan, kami harap ini nanti pj yang hadir adalah yang bisa menjaga demokrasi secara baik. Kalau ada yang masih memihak silakan fungsi pengawasan dilakukan," kayanya melanjutkan.