Parpol Dimata-matai, BRIN: Seharusnya Diperkuat dan Dirawat Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Firman Noor mengatakan, partai politik (parpol) semestinya dirawat dan diperkuat oleh negara, bukan dimata-matai oleh lembaga intelijen.

"Partai politik seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman sebab merupakan penggerak demokrasi. Badan intelijen yang dibiayai rakyat bukan untuk memata-matai partai politik," kata Firman seperti dikutip dari streaming webinar BRIN di YouTube, Minggu (24/9/2023).

Menurut Firman, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kepemilikan data intelijen kondisi internal dan agenda parpol justru bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghendaki ruang kebebasan bagi masyarakat menyampaikan pendapat, salah satunya melalui parpol.

"Partai politik harusnya dibina oleh negara, dibesarkan oleh negara, diperkuat oleh negara. Jadi negara harus melakukan investasi besar-besaran terhadap partai politik agar demokrasi kita kuat," kata peneliti ahli utama kluster Partisipasi Politik, Pemerintahan, dan Otonomi Daerah PRP BRIN itu.

Firman mengatakan, negara seharusnya memberi ruang terhadap partai politik buat terus berkembang sebagai salah satu pilar sistem demokrasi yang dianut Indonesia.

"Bukan justru dilemahkan, ditakut-takuti, diawasi layaknya pesakitan yang pada akhirnya tentu saja akan berdampak pada kualitas demokrasi kita sendiri. Karena tidak ada demokrasi yang kuat tanpa partai politik yang kuat," ucap Firman.

Firman mengatakan, pernyataan Jokowi memperlihatkan potensi gangguan terhadap Pemilu dan Pilpres di masa mendatang akan bertambah dengan aksi-aksi intervensi dari lembaga intelijen yang dikerahkan.

Sebab menurut Firman, selama ini gangguan Pemilu yang kerap terjadi seputar politik uang, rendahnya partisipasi politik masyarakat, pengaruh oligarki, dan lainnya.

"Yang pada akhirnya bukan tidak mungkin mengkondisikan dan mempengaruhi hasil pemilu," ucap Firman.

Selain itu, lanjut Firman, potensi intervensi presiden buat "mengkondisikan" partai-partai politik menuju "pengondisian pemilu" melalui aksi lembaga intelijen menjadi terbuka lebar.

"Melalui pengakuan presiden menetahui segala sesuatu yang ada di internal seluruh partai politik, merupakan pintu masuk bagi upaya mendukung atau memberikan endorsement bagi partai politik dan pilihan calon partai politik tertentu. Hal ini pada akhirnya mencederai prinsip Pemilu yang bebas dari intervensi manapun," papar Firman.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyatakan mengetahui arah agenda politik dari setiap parpol menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023) pekan lalu.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.