DKPP Diminta Berhentikan Seluruh Anggota KPU, Buntut Isu Keterwakilan Caleg Perempuan

Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif INFID (International NGO Forum on Indonesia Development), Iwan Misthohizzaman, selaku salah satu perwakilan pengadu dalam sidang perdana pemeriksaan perkara tersebut pada Jumat (22/9/2023).

"Menyatakan teradu 1-7 melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik berat dan telah melanggar pedoman perilaku penyelenggara pemilu," ujar Misthohizzaman membacakan petitum pengaduan.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu 1-7," lanjut dia.

Perkara ini turut diadukan oleh sejumlah aktivis gender dan kepemiluan, di antaranya Mikewati Vera Tangka, Listyowati, Misthohizzaman, Wirdyaningsih, dan Hadar Nafis Gumay, dan telah diregistrasi dengan nomor perkara 110-PKE-DKPP/IX/2023.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjadi teradu 1, sedangkan anggota KPU RI Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, dan Mochammad Afifuddin secara berurutan menjadi teradu 2-8.

Para pengadu mendalilkan para anggota KPU RI itu melanggar prinsip mandiri dalam menyusun kebijakan penghitungan keterwakilan bakal caleg perempuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selain itu, para teradu juga diduga telah melakukan pembohongan publik karena berjanji merevisi aturan itu, namun janji itu tak kunjung dilaksanakan bahkan hingga aturan itu dinyatakan melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh Mahkamah Agung (MA) pada Selasa (29/8/2023).

Sebagai informasi, dalam pasal itu, KPU mengatur pembulatan ke bawah jika perhitungan 30 persen keterwakilan perempuan menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima.

Sebagai misal, jika di suatu dapil terdapat 8 caleg, maka hitungan jumlah 30 persen keterwakilan perempuannya akan menghasilkan angka 2,4.

Padahal, 2 dari 8 caleg setara 25 persen saja, yang artinya belum memenuhi ambang minimum keterwakilan perempuan 30 persen sebagaimana dipersyaratkan Pasal 245 UU Pemilu.