Permintaan Maaf Panglima soal "Piting" Warga Rempang dan Tak Perlu Takut terhadap Prajurit TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akhirnya menyampaikan permintaan maaf karena menyebut prajuritnya bisa "memiting" warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Yudo mengaku memiliki pemahaman bahwa "piting" merupakan hal yang biasa ia lakukan semasa kecil. Ketika hidup di desa dulu, dia biasa saling memiting dengan teman-temannya.

Menurutnya, tindakan "memiting" warga yang menolak proyek strategis nasional (PSN) di Rempang bukan hal yang berbahaya lantaran TNI memang tidak dilengkapi senjata ketika memberikan bantuan pengamanan.

"Tentunya pada kali ini saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf atas pernyataan kemarin," kata Yudo saat ditemui awak media di Dermaga Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (19/9/2023).

Menurut Yudo, masyarakat mungkin memiliki pemahaman lain terkait makna "piting". Adapun Pusat Penerangan (Puspen) TNI telah merilis klarifikasi bahwa piting merupakan tindakan memeluk.

Menurut Yudo, sejak era reformasi TNI memang tidak lagi diperbolehkan dilengkapi senjata ketika melakukan pengamanan.

"Saya pikir dipiting lebih aman marena memang kita tak punya alat," tuturnya.

Yudo menambahkan, Markas Besar (Mabes) TNI tidak mengerahkan pasukan untuk terjun menangani persoalan di Rempang.

Prajurit TNI yang berada di Rempang, kata Yudo, berasal dari satuan militer di wilayah tersebut yakni, Komando Resor Militer (Korem), Komando Armada (Koarmada), Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal), dan Komando Distrik Militer (Kodim) setempat.

Prajurit TNI diturunkan karena permintaan otoritas Badan Pengusahaan (BP) Batam dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Saya kan enggak kerahkan pasukan, pasukan yang ada itukan pasukan di wilayah," kata Yudo.

Mantan Kepala Staf TNI A gkatan Laut (KSAL) itu menyebutkan, prajurit TNI tidak akan diterjunkan jika tidak ada permintaan untuk membantu pengamanan.

Namun demikian, Yudo menyatakan, pihaknya baru bisa menarik pasukan dari Rempang ketika sudah ada jaminan keamanan atau tidak ada permintaan bantuan dari otoritas setempat.

"Kalau tidak ada permintaan ngapain saya harus ke situ, kita tarik semua," ujarnya.

Prajurit Tak Bersenjata, Warga Tak Perlu Takut

Selain terjun karena diminta otoritas setempat, Yudo juga menyebut prajurit yang berada Rempang tidak dilengkapi senjata.

Ia mengaku telah mengutus Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda Agung Handoko sebelum kerusuhan di Rempang pecah pada 7 September.

Agung diterjunkan untuk memastikan agar prajurit TNI tidak terlibat dalam kerusuhan di Rempang dan melakukan tindakan arogan.

"Kita kerahkan Puspom TNI untuk mengawasi itu, sehingga saya berharap semoga tidak ada pasukan TNI yang arogan untuk itu," kata Yudo.

Yudo meminta warga Rempang tidak perlu takut dengan kehadiran TNI di tanah mereka.

Menurutnya, masyarakat bisa menggunakan prajurit sebagai sarana komunikasi, menanyakan persoalan yang belum dipahami terkait proyek strategis nasional.

"Kalau ada hal yang mungkin dianggap rawan atau membahayakan ya silakan laporkan di situ," tutur Yudo.

Sebelumnya, Yudo menyebut TNI bertugas mem-back up polisi dalam proses pengamanan di Pulau Rempang.

Namun, Yudo menjadi sorotan lantaran dalam rekaman video rapat di Mabes TNI Cilangkap, menyampaikan perumpamaan jika terdapat 1.000 warga maka 1.00 prajurit diterjunkan untuk "memiting" warga satu persatu.

"Umpama masyarakatnya 1.000 ya kita keluarkan (prajurit TNI) 1.000. Satu miting satu itu kan selesai. Enggak usah pakai alat, dipiting saja satu-satu," ujarnya dalam Pengarahan Netralitas Pemilu dan Bimbingan Teknik Tindak Pidana Pemilu 2023 yang disiarkan langsung oleh Mabes TNI, Selasa (12/9/2023).

Terkait hal ini, pihak TNI telah menyampaikan klarifikasi bahwa kata "Piting" itu berarti merangkul. Di sisi lain, Yudo juga telah menyampaikan permintaan maaf jika ucapannya menimbulkan pemahaman yang berbeda di masyarakat.

Kondisi sosial di Rempang memanas karena pemerintah meminta warga di 16 desa pada tiga pulau di Batam pindah. Area itu yang luasnya mencakup 16.000 hektar akan digunakan untuk lokasi pabrik kaca dan panel surya.