Kejagung Masih Pelajari Putusan Kasasi MA yang Sunat Uang Pengganti Surya Darmadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung akan mempelajari putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara korupsi penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, yang menjerat pengusaha Surya Darmadi.

Dalam putusan kasasi, MA mendiskon nominal uang pengganti yang harus dibayarkan Surya, dari Rp 41,989 triliun menjadi Rp 2,2 triliun.

"Kalau itu nanti kita pelajari dulu. Kita enggak bisa beri jawaban langsung mau diapakan perkaranya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Selasa (19/9/2023).

Ketut menuturkan, Kejagung perlu membaca dasar pertimbangan majelis kasasi dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Sebab, di sisi lain, majelis juga memperberat hukuman penjara bagi Surya, dari 15 tahun menjadi 16 tahun penjara.

"Kita pelajari dulu, kita enggak bisa memberikan keterangan harus seperti apa ke depannya," ujar Ketut.

Diberitakan, MA mengurangi nominal uang pengganti yang harus dibayarkan Surya Darmadi dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau dari Rp 41,989 triliun menjadi Rp 2,2 triliun.

Hal ini sebagaimana putusan yang diketuk Ketua Majelis Kasasi Dwiarso Budi Santiarto dengan anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yohanes Priyana pada Kamis (14/9/2023).

"Uang pengganti Rp 2.238.274.248.234,00 subsidair 5 tahun penjara," demikian bunyi putusan yang dilansir situs MA, Selasa.

Namun, MA menambah hukuman penjara bagi Surya, dari 15 tahun menjadi 16 tahun.

Pada pengadilan tingkat pertama, bos PT Duta Palma itu dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana korupsi dan dihukum membayar uang pengganti Rp 41,989 triliun.

“Menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 2,238 triliun dan membayar kerugian perekonomian negara Rp 39,7 triliun,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri saat membacakan putusannya, 23 Februari 2023.

Dalam perkara ini, Surya Darmadi dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

Surya Darmadi juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dakwaan ketiga primair.