Cak Imin: Jadi Anggota DPR dari Jakarta Butuh Biaya hingga Rp 40 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, money politics atau politik uang masih terjadi sampai saat ini.

Bahkan, ia menyebut biaya untuk menjadi anggota Dewan masih cukup besar.

“Politik uang, yang kaya yang berkuasa, yang menang yang punya duit, itu terbukti di lapangan dengan baik,” ujar Muhaimin saat dalam acara Pidato Kebudayaan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Bagi Muhaimin, situasi itu membuat DPR RI sangat sulit diisi oleh lebih banyak anggota Dewan yang berlatar belakang sebagai seorang aktivis.

Ia lantas menyinggung biaya politik yang sangat besar untuk calon anggota legislatif (caleg) yang maju dari DKI Jakarta.

“Di Jakarta ini, teman-teman saya yang jadi tiga sampai empat kali (anggota DPR RI), itu kira-kira buat orang NU (Nahdlatul Ulama) akan sangat tidak mungkin jadi DPR dari DKI Jakarta,” tuturnya.

“Cost-nya sekitar Rp 40 miliar. Ada yang (mengeluarkan biaya) Rp 20 miliar, enggak jadi. Ada yang Rp 25 miliar enggak jadi,” sambung dia.

Ia lantas meminta masyarakat untuk kembali pada nilai yang terkandung pada UUD 1945, yaitu musyawarah, termasuk dalam proses pemilu.

“Saya sampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa pada dasarnya memilih pemimpin adalah bagian dari cara bermusyawarah yang tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut uang atau imbalan. Pilihlah berdasarkan keyakinan dan kesepengetahuan,” imbuh dia.