Eks Hakim Konstitusi: Usia Minimum Capres-cawapres Bukan Ranah MK

"Harapan saya MK mengatakan ini persoalan legislative review, bukan judicial review," ujar Palguna dalam gelar wicara Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (9/8/2023).

"Kalau memang itu persoalannya sudah dianggap makin muda orang makin dewasa, makin mature, dan dia bisa ambil keputusan bahkan untuk kepentingan negara, silakan pembentuk undang-undang menyelesaikan, bukan domain hakim konstitusi. Tidak ada isu konstitusionalitas di situ," kata dia.

Terlebih, MK sudah pernah menyatakan sikap bahwa persoalan semacam ini memang bukan ranah kewenangan mereka.

Hal itu tampak dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 dan 58/PUU-XVII/2019, yang pada intinya menegaskan bahwa batas usia pejabat publik adalah ranah pembentuk undang-undang (open legal policy). Konstitusi UUD 1945 tidak mengatur sama sekali batasan-batasan itu.

"Sekarang tinggal mencari ratio decidendi yang tepat, apakah ada alasan yang mendesak, atau apakah ada pertimbangan yang sama sekali tak bisa terhindarkan, untuk menggeser pertimbangan bahwa (usia minimum capres-cawapres dari semula) 40 tahun itu menjadi 35?" ungkap Palguna.

Ia menilai bahwa pengubahan usia minimum capres-cawapres yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini urusan kecil yang semestinya bisa dikerjakan pemerintah dan DPR.

Apalagi, dalam sidang penyampaian pandangannya pada Selasa (1/8/2023) lalu di MK, pemerintah dan DPR memberi sinyal setuju untuk melonggarkan batas usia minimum capres-cawapres.

"Kalau dulu mengubah syarat hakim konstitusi, menambah kewenangan ini dan itu dalam waktu sebulan, apa sulitnya kalau pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR, ditambah argumentasi saintifik bahwa dunia makin memuda (mengubah batas usia capres-cawapres)?" kata Palguna.

"Saya kira selesai dalam 1 bulan persoalan ini apabila dilakukan legislative review. Ini bukan persoalan yang susah," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua MK Saldi Isra juga heran pemerintah dan DPR melempar bola panas untuk menurunkan batas usia minimum capres-cawapres ke MK.

Hal itu diungkapkan Saldi setelah mendengar pandangan DPR dan pemerintah yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan perkara nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023, Selasa (1/8/2023).

"DPR juga implisit sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya, kelihatan pemerintah juga setuju. Kan sederhana mengubahnya, dibawa ke DPR, diubah undang-undangnya, pasal itu sendiri, tidak perlu tangan Mahkamah Konstitusi," ungkap Saldi.

"Kalau dibaca implisit keterangan DPR dan pemerintah, walaupun di ujungnya itu menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap, dua-duanya mau ini diperbaiki," ujar Saldi.

Dalam penyampaian keterangannya, DPR dan pemerintah sama-sama tidak menyampaikan rasionalisasi atas angka batas minimum usia capres-cawapres yang disarankan.

Mereka hanya melempar sinyal setuju terhadap 3 permohonan serupa untuk melonggarkan batas usia minimum capres-cawapres.

Perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi.

PSI meminta, batas usia minimum capres-cawapres 40 tahun dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "sekurang-kurangnya 35 tahun", seperti ketentuan Pilpres 2004 dan 2009 yang diatur Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008.

Sementara itu, pada perkara nomor 51/PUU-XXI/2023, penggugat merupakan Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum Partai Garuda, Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabhana.

Petitum dalam gugatan Partai Garuda persis dengan perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan duo kader Gerindra, yakni Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa.

Mereka meminta agar batas usia minimum capres-cawapres tetap 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

DPR yang diwakili anggota Komisi III dari fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, menyinggung bahwa perubahan dinamika ketatanegaraan perlu dipahami oleh capres sebagai calon penguasa tertinggi suatu negara, sehingga yang bersangkutan perlu memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Ia juga menyinggung bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk produktif akan sangat berperan dalam beberapa tahun mendatang.

"Oleh sebab itu, penduduk usia produktif dapat berperan serta dalam pembangunan nasional di antaranya untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres," kata Habiburokhman.

Ia pun menyebutkan beberapa kriteria usia minimum capres-cawapres di negara lain yang pada intinya memvalidasi keinginan untuk menurunkan batas usia minimum capres-cawapres Indonesia.

"Empat puluh lima negara di dunia memberikan syarat minimal 35 tahun, di antaranya Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India, dan Portugal," ujarnya.

Sementara itu, pandangan presiden diwakili oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dan Mendagri Tito Karnavian yang bertindak atas nama Presiden RI Joko Widodo.

Pemerintah menyinggung Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

"Perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait kebijakan batasan usia bagai calon presiden dan wakil presiden," ungkap Yasonna dan Tito dalam keterangan yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Togap Simangunsong, di hadapan sidang.

Pemerintah menilai, batasan usia minimum capres-cawapres merupakan "sesuatu yang adaptif dan fleksibel, sesuai perkembangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan".

Pemerintah juga menggunakan alasan sejenis dengan DPR, yaitu pentingnya mempertimbangkan usia produktif.

"Bahwa tolok ukur batasan usia dengan memperhatikan dinamika perkembangan usia produktif penduduk perlu dipertimbangkan kembali," kata Togap.