Salin Artikel

"Sunat Massal" Hukuman Ferdy Sambo dkk di MA

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo misalnya, pelaku utama pembunuhan berencana itu dijatuhi hukuman seumur hidup oleh MA.

Padahal, Sambo divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan diperkuat di tingkat banding, yakni di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi mengatakan, kasasi yang diajukan Sambo dan jaksa penuntut umum (JPU) ditolak oleh hakim MA.

Namun, hakim mengoreksi hukuman yang dijatuhkan ke Sambo menjadi seumur hidup.

“Pidana penjara seumur hidup,” kata Sobandi dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

Hukuman istri Sambo, Putri Chandrawati, juga dipangkas hingga setengahnya oleh hakim MA.

Pada pengadilan tingkat I atau PN jaksel, Putri divonis 20 tahun penjara. Pada tingkat banding, hukumannya juga diperkuat.

Pada tingkat kasasi, hukuman Putri dipotong menjadi 10 tahun penjara.

“Kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun,” ujar Sobandi.

Mantan ajudan Sambo, Ricky Rizal Wibowo hukumannya juga dipangkas dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara.

Demikian juga mantan asisten rumah tangga Sambo, Kuat Ma’ruf yang divonis 15 tahun di pengadilan tingkat pertama mendapat “diskon” menjadi 10 tahun pidana badan.

“Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun,” tutur Sobandi.

Perkara kasasi keempat terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua disidangkan oleh Hakim Agung Suhadi selaku Ketua Majelis.

Ia didampingi empat hakim anggota, yakni Suharto, selaku hakim anggota I Hakim Anggota II Jupriyadi, Hakim Anggota III Desnayeti, dan Hakim Anggota IV Yohanes Priyana.

Dua hakim ingin Sambo tetap dihukum mati

Menurut Subandi, tidak semua hakim MA menyatakan meringankan hukuman Ferdy Sambo menjadi seumur hidup.

Namun, karena tiga hakim agung lainnya berpendapat hukuman Sambo dikurangi, MA akhirnya meringankan vonis Sambo.

“Jadi, Beliau (dua hakim agung) tolak kasasi. Artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan, seumur hidup,” ujar Sobandi.

Meski demikian, Sobandi belum bisa membeberkan lebih detail pertimbangan hakim agung, baik yang berpendapat Sambo layak divonis mati atau hukumannya dikurangi.

Pertimbangan hakim agung nantinya akan dicantumkan dalam salinan putusan yang diunggah di situs resmi Mahkamah Agung.

Meski “rombongan” Sambo mendapatkan diskon hukuman, sobandi menegaskan, kemerdekaan lima Hakim Agung yang menyidangkan perkara itu terjamin.

“Jadi tidak mungkin ada intervensi mereka memutuskan itu,” kata Sobandi.

Dengan adanya putusan kasasi ini, perkara pembunuhan berencana Ferdy Sambo sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Hukuman Sambo dan rombongannya itu bisa langsung dieksekusi.

“Kan ini upaya hukum kasasi, kan ini sudah berkekuatan hukum tetap, sudah langsung bisa dieksekusi,” kata dia.

Ibu Yosua kecewa

Mendengar Sambo lolos dari hukuman mati, ibu mendiang Brigadir osua, Rosti Simanjuntak mengaku sangat kecewa.

Rosti menilai, pengurangan hukuman untuk Sambo itu telah melukai rasa keadilan.

Meski demikian, keluarganya belum bisa bersikap atas putusan itu dan akan berkomunikasi dengan pengacara lebih dahulu.

Pengacara Sambod dan Putri, Arman Anis mengatakan, pihaknya menghormati putusan kasasi yang diketok hakim agung pada MA.

Namun, Arman mengaku belum menerima salinan putusan yang meringankan hukuman kliennya.

“Tentu kami perlu membaca pertimbangan Majelis Hakim secara lengkap. Karena itu, Kami akan menunggu salinan lengkap putusan tersebut agar dapat dipelajari lebih lanjut,” kata Arman Hanis.

Seperti halnya Arman, kuasa hukum Kuat Ma’ruf, Irwan Irawan juga menghormati putusan majelis hakim dan akan mempelajarinya.

Sementara itu, keberatan disampaikan kuasa hukum Ricky Rizal.

Kuasa hukumnya, Erman Umar mengaku tidak puas dengan putusan tersebut.

“Saya secara substantif tidak terima dengan putusan majelis hakim kasasi terhadap Ricky Rizal, karena menurut saya putusan tersebut tidak tepat dan keliru,“ ujar dia.

Kejagung bakal pelajari

Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) belum mau banyak mengomentari putusan kasasi Sambo dan kawan-kawan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya bakal mengkaji terlebih dahulu putusan itu.

"Saya belum mendapatkan informasi secara lengkap, nanti kita pelajari dulu," ujar Ketut.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, putusan MA yang mendiskon hukuman Sambo dkk tetap harus dihormati.

Mahfud menekankan, sudah sejak lama ia telah mengingatkan bahwa hukuman mati Sambo bisa berubah.

“Kita hormati putusan hakim. Dulu kan sudah saya bilang bahwa secara praktis, hukuman mati untuk Sambo bisa menjadi seumur hidup,” kata Mahfud dalam keterangannya, Selasa.

Menurut Mahfud, secara kualitas hukuman mati dan seumur hidup sama.

Ia juga menyebut, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, terpidana mati yang belum dieksekusi setelah menjalani 10 tahun, hukumannya bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup.

“Sama-sama hukuman dengan huruf, yaitu mati dan seumur hidup, bukan sekian angka (tahun),” ujar Mahfud.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/09/06403361/sunat-massal-hukuman-ferdy-sambo-dkk-di-ma

Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke