Ada Kudeta di Niger, Kemenlu Pastikan WNI dalam Kondisi Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan, Warga Negara Indonesia (WNI) di Niger dalam kondisi aman usai kudeta militer pecah di negara tersebut pada Juli 2023.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan, informasi ini diterima KBRI Abuja dan Konsul Kehormatan RI di Ibu Kota Niamey, Niger.

"Sebagaimana diketahui ada upaya kudeta militer yang dilakukan militer di Niger pada tanggal 26 Juli lalu. Kondisi di Niamey, ibu kota Niger, terpantau aman," kata Judha saat ditemui di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

Judha menyampaikan, berdasarkan informasi KBRI Abuja dan Konsul Kehormatan RI di Niamey, ada satu WNI yang tercatat tinggal di Niamey. Namun, WNI tersebut sedang cuti di Indonesia. Sedangkan, tiga WNI lainnya pun tercatat dalam kondisi yang aman.

"Jadi kondisinya aman. Lalu ada tiga WNI yang bekerja di kota Tahoua di Niger dan sudah dihubungi oleh KBRI dan terkonfirmasi kondisi aman," jelas Judha.

Sebelumnya diberitakan, kudeta militer terjadi di Niger pada 26 Juli 2023. Kudeta diumumkan langsung oleh militer Niger setelah menahan Presiden Mohamed Bazoum.

Kolonel Mayor Amadou Abdramane menyampaikan pidato yang disiarkan di televisi nasional Terkait kudeta tersebut. Ia menyampaikan, semua institusi di Niger akan ditangguhkan, perbatasan ditutup, dan jam malam diberlakukan.

Setelah menangkap presiden, junta militer juga menangkap para menteri. Pada senin pagi pekan ini, mereka menangkap Menteri Perminyakan Niger Mahamane Sani Mahamadou dan Menteri Pertambangan Niger Ousseini Hadizatou.

Kudeta ini lantas memicu reaksi dari ECOWAS atau Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat. Pada Minggu (30/7/2023), ECOWAS sepakat untuk menjatuhkan sanksi pada para pemimpin militer yang terlibat dalam kudeta akhir-akhir ini di Niger.

Presiden Nigeria Bolu Tinubu yang juga ketua Otoritas Kepala Negawa dan Pemerintahan ECOWAS mengatakan bahwa blok regional itu menentang kudeta dan gangguan terhadap tatanan konstitusional.