Kenang Kudatuli, Usman Hamid: Bentuk Pelanggaran HAM Paling Brutal pada 1996

Jurnal itu berisi kesimpulan bahwa peristiwa Kudatuli termasuk bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) paling brutal.

"Peristiwa 27 Juli ini suatu bentuk pelanggaran HAM yang paling brutal pada tahun itu. Dan Amnesty membuat jurnal, istilah yang benar 'raid' penyerangan dengan kekerasan," kata Usman dalam diskusi bertajuk 'Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996' di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Usman mengatakan bahwa laporan Amnesty pada Agustus 1996 itu pun mendapat balasan dari pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Inggris.

"KBRI Kedubes Inggris menyurati Amnesty untuk mengganti raid (serangan) menjadi riot (kerusuhan)," ujarnya.

Ia menjelaskan, saat itu pemerintah berpendapat bahwa istilah raid merupakan pandangan sepihak.

"Dianggap satu pihak dan bergantung pada saksi-saksi, tidak meminta pandangan pemerintah. Dan diminta pemerintah meminta mengganti raid dengan clash," imbuh Usman.

Usman menerangkan bahwa pemerintah juga menyangkal bahwa telah menggunakan alat negara eksesif.

"Pemerintah juga menyangkal bahwa telah menggunakan alat negara eksesif, tapi peristiwa itu begitu brutal," kata dia.

Usman mengungkapkan bahwa PDI bukanlah oposisi tunggal saat itu, tetapi ada beberapa kelompok yang juga melawan rezim Orde Baru.

Ia mencontohkan ada beberapa kelompok oposisi selain PDI saat itu, yakni mahasiswa, YLBHI dan WALHI hingga perorangan.

"Kasus ini harus dibongkar, kalau enggak dibongkar ini bisa berulang," kata Usman.

Dalam diskusi ini turut hadir sebagai pembicara di antaranya Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Politikus PDI-P Ribka Tjiptaning dan sejarawan Bonnie Triyana.

Hadir dalam acara itu sejumlah Ketua DPP PDI-P, antara lain Rokhmin Dahuri, Ahmad Basarah, dan Wiryanti Sukamdani.

Turut hadir pula keluarga korban 27 Juli 1996 yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124.