Penyelenggaraan Haji Tuai Masalah, Ketua Komisi VIII Minta Pemerintah Lakukan Perbaikan

KOMPAS.com -Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ashabul Kahfi meminta agar pemerintah segera melakukan perbaikan terkait masalah-masalah yang dikeluhkan para jemaah haji.

Berbagai masalah tersebut berhasil dikumpulkan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR lewat temuan lapangan di Kota Madinah.

Setidaknya, ada empat poin utama yang menjadi evaluasi selama penyelenggaraan ibadah haji di Madinah, yakni katering, pemondokan, transportasi, dan kesehatan.

"Ibadah haji ini kan belum berakhir, jemaah nanti juga masih akan berbondong-bondong masuk ke Madinah untuk melakukan arbain. Tentu kita harapkan ada perbaikan-perbaikan dari sisi katering, pemondokan, transportasi, kesehatan," papar Kahfi melalui keterangan persnya, Jumat (23/6/2023).

Hal tersebut disampaikan Kahfi usai rapat kerja dengan Kepala Daerah Kerja (Daker) Madinah dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi di Kantor Misi Haji Indonesia Daker Madinah di Arab Saudi, Kamis (22/6/2023).

Kahfi melanjutkan, Timwas Haji DPR akan terus mengawasi dan mengawal penyelenggaraan haji 2023 agar berjalan dengan lancar.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) I itu menjelaskan, masalah pertama adalah terkait pemondokan.

"Kemarin saya sudah sampaikan ada satu kamar diisi sampai lima orang, sementara harusnnya tiga orang agar jemaah haji lebih nyaman," terangnya.

Kemudian, ada masalah keterbatasan tenaga medis untuk melayani pasien serta kurangnya ketersediaan obat-obatan untuk melayani para jemaah.

Ada pula kendala terkait transportasi para jemaah haji serta masalah layanan katering yang banyak dikeluhkan peserta.

"Kami sudah sampaikan tadi kepada Kepala Daker Madinah dan Dubes Arab untuk Indonesia. Kita saling memahami dan mengakui bahwa memang ada beberapa hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Namun, secara umum cukup bagus penyelenggaraan haji di Madinah," imbuh Kahfi.