Salin Artikel

40 Anggota DPR ke Mekkah untuk Awasi Haji, Disebut Tak Semua Pakai Garuda

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menuturkan, beberapa isu yang bakal diawasi oleh DPR antara lain terkait transportasi, konsumsi, penginapan, hingga pelayanan bagi jemaah haji.

"Untuk keberangkatan tahun ini akan diikuti oleh 40 orang dari lintas komisi, dari berbagai komisi yang terkait dengan pelaksanaan ibdah haji," kata Muhaimin seusai acara pelepasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Muhaimin menuturkan, dari 40 anggota DPR tersebut, hanya sebagian kecil yang terbang ke Mekkah menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, sebagian besar rombongan justru harus menggunakan maskapai lain karena kehabisan kursi di penerbangan Garuda.

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun membantah kabar yang menyebutkan bahwa DPR meminta 80 kursi kelas bisnis kepada Garuda Indonesia untuk perjalanan ini.

"Pokoknya yang salah ngomong Dirut (Garuda), nyatanya kita (berangkat ke Mekkah) tidak lewat Garuda, sebagian saja, sebagian kecil," kata Muhaimin.

Permintaan DPR kepada Garuda untuk menyediakan 80 kursi kelas bisnis awalnya diungkapkan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/6/2022).

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan, Selasa.

Hanya saja, saat itu Irfan belum bisa memastikan apakah permintaan DPR itu bisa dipenuhi atau tidak karena memerlukan izin dari otoritas penerbangan Arab Saudi.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengakui adanya permintaan itu. Ia meminta langsung kepada Irfan karena Irfan adalah sahabat lamanya.

"Maka saya telepon Dirut Garuda. Karena dia sahabat lama saya. Dia sering membantu. Saya telepon, 'bisa minta tolong enggak untuk membantu mencarikan sekitar 80 seat untuk kepentingan DPR?' Kami itu punya anggaran bisa mencapai untuk kelas bisnis," kata Indra, Rabu (14/6/2023).

Namun, Indra menegaskan bahwa hal itu bukan berarti DPR meminta 80 kursi kelas bisnis secara cuma-cuma, DPR tetap akan membayar bila Garuda bisa menyiapkan kursi tersebut.

"Kami paham sekali Garuda perusahaan Tbk. Jangankan gratis, diskon saja tidak bisa, apalagi ini untuk 80 tiket. Tidak ada kalimat saya yang minta gratis juga,” ujar Indra.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/16/12540861/40-anggota-dpr-ke-mekkah-untuk-awasi-haji-disebut-tak-semua-pakai-garuda

Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke