PKS-Gerindra Candai Arteria Dahlan yang Dukung Pemilu Tertutup: Dia Pemenang Sejati!

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi dan Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman berkelakar memuji politikus PDI-P Arteria Dahlan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tak mengubah sistem pemilu legislatif (pileg).

Arteria merupakan politikus yang kerap mendukung digantinya sistem pileg ke sistem proporsional daftar calon tertutup, sebagaimana sikap PDI-P dan para pemohon dalam perkara ini.

"Ini pastinya sambutan gembira ada di kubu partai. Saya yakin PDI-P pun gembira," kata Aboe dalam jumpa pers yang juga dihadiri Arteria dan Habiburokhman, Kamis (15/6/2023).

"Saya sedikit komentari Arteria, dia pemenang sejati dalam permasalahan ini. Beliau menunjukkan sekali, loyalis sekali menuntut proporsional tertutup, tetapi usulan beliau atau perbaikan proposional terbuka diakomodir oleh hakim MK," tambah Habiburokhman.

Aboe menambahkan, Arteria selama ini kerap mengkritik banyak kelemahan sistem proporsional terbuka dan karenanya menghendaki sistem proporsional tertutup.

Namun, menurut dia, kritik-kritik Arteria diakomodir MK dalam bagian pertimbangan putusan untuk penguatan sistem proporsional terbuka.

Sementara itu, Arteriamemuji putusan MK ini, meski berkebalikan dengan keinginannya dan partainya.

Arteria menyebut bahwa putusan ini fenomenal dan merupakan bagian dari "peradaban hukum dan pengayaan serta penguatan demokrasi".

"PDI-P partai yang dewasa. Kami tanpa putusan MK jauh-jauh hari sudah siap dengan segala sistem pemilu," sebut dia.

Sebelumnya diberitakan, MK menolak gugatan untuk penerapan pileg sistem proporsional daftar calon tertutup.

Sehingga, pileg yang diterapkan di Indonesia, sejauh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak diubah, tetap menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka seperti yang telah diberlakukan sejak 2004.

"Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman didampingi 7 hakim konstitusi lain (minus Wahiduddin Adams), dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (15/6/2023).

Mahkamah menyatakan, berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi sistem pileg daftar calon terbuka, serta original intent dan penafsiran konstitusi, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Pada 26 Januari 2023, anggota Komisi III dari fraksi PDI-P, Arteria Dahlan, meminta majelis hakim MK mengabulkan upaya uji materil UU Pemilu dalam perkara nomor 114/PUU-XX/2022 yang pada intinya menggugat sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka.

Permintaan ini merupakan permintaan fraksi PDI-P yang secara mengejutkan dibacakan Arteria di tengah-tengah pembacaan pandangan DPR oleh perwakilan Komisi III lainnya, Supriansa, terkait perkara ini dalam sidang pleno di MK.

Supriansa tiba-tiba mempersilakan Arteria untuk membacakan pandangan partainya di hadapan sidang karena PDI-P menjadi satu-satunya partai politik parlemen yang menolak sistem proporsional terbuka.

"Fraksi PDI-P memohon agar kiranya Yang Mulia ketua dan majelis hakim konstitusi dapat memutus sebagai berikut, hanya satu permintaan PDI-P, yaitu menerima keterangan fraksi PDI-P secara keseluruhan," ujar Arteria.

PDI-P memakai Pasal 22E ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik, sebagai dalil dukungan atas sistem proporsional tertutup.

PDI-P berpandangan, hal ini menegaskan posisi partai politik bukan hanya terlibat dalam menyeleksi caleg, melainkan menjadi pihak yang secara langsung berkompetisi.

Ia mengungkapkan, sistem proporsional tertutup akan pro terhadap rekrutmen, seleksi, pendidikan kader berjenjang, hingga penjaringan bakal caleg yang ketat di internal partai politik.

Hal ini dinilai mendukung penguatan partai politik, tak seperti sistem proporsional terbuka di mana tak sedikit bakal caleg yang sebetulnya bukan kader partai politik namun digaet partai politik menilik popularitasnya yang tinggi di masyarakat.

Arteria menegaskan, sistem pemilu seharusnya mengarah pada penguatan partai politik.

"Hal ini luput dari perhatian pihak yang mendukung sistem proporsional terbuka. Lahirnya wakil rakyat yang berintegritas bukan 1 hari, tapi proses panjang di mana parpol lah yang selama ini mewakafkan diri untuk mengambil peran tersebut," jelas Arteria ketika itu.

Argumen ini berkebalikan dengan pandangan DPR RI yang diwakili Komisi III bahwa sistem proporsional tertutup, di mana caleg yang berhak duduk di lembaga legislatif dipilihkan oleh partai politik, justru dapat merusak internal partai politik itu sendiri.

Pada akhirnya, dalam putusan MK, majelis hakim konstitusi mengabaikan keterangan PDI-P yang disampaikan Arteria di persidangan, karena pandangan yang disampaikan pada agenda itu adalah pandangan DPR secara kelembagaan.