Relasi Negara dan Umat: Refleksi Haji

Tidak semua praktik sama di negara di dunia ini. Banyak budaya menunjukkan gelagat yang bervariasi. Agama tidak bisa hilang begitu saja dari proses dan prosedur kenegaraan, kemasyarakatan, dan mobilisasi massa.

Politik identitas menjadi sorotan karena itu adalah alat yang paling murah untuk menuai simpati.

Itu betul adanya dan hampir semua negara berkomitmen pada politik identitas. Negara-negara harus hati-hati dan karenanya mereka berkomitmen menghindari.

Amerika dan Eropa sedang menghadapi sikap emosional pemilih berdasarkan ikatan-ikatan primordial. Sentimen antiimigrasi, relasi antarwarga negara, dan nasib orang asli dan pendatang menjadi sorotan.

Indonesia tak ayal lagi menghadapi persoalan sama. Namun Indonesia menawarkan gejala yang unik dan menarik.

Betul, sejak awal berdirinya bangsa ini, para pendiri bangsa dan pemikir setelahnya selalu menekankan pentingnya negara netral dan tidak terlalu mencampuri urusan agama.

Namun, praktiknya negara harus hadir dan melayani, bukan agama secara doktrin dan teologis, tetapi umat beragama dan kebutuhan-kebutuhan beragama dalam kemasyarakatan. Kementerian Agama adalah contoh nyata tentang hal ini.

Sehingga lebih tepat gejala ini disebut sebagai relasi negara dan umat, bukan relasi negara dan agama, dalam wacana politik dan agama di Indonesia.

Implikasinya jauh dari kedua jenis relasi itu. Namun yang nyata di Indonesia adalah negara dan umat berkelindan sepanjang waktu sejak kemerdekaan hingga reformasi.

Kenyataannya, negara selalu bertanggungjawab pada keamanan dan kenyamanan. Bahkan lancarnya pelaksanaan hampir semua perayaan hari suci agama, tidak hanya agama Islam. Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Nyepi, Waisak, Imlek dan masih banyak lagi.

Ketika hari-hari suci itu, peran negara dalam bidang keamanan, transportasi, pelayanan sosial, dan kerukunan internal dan eksternal umat menjadi perhatian serius.

Yang jelas, negara meliburkan banyak hari suci agama-agama resmi, dan setiap ibadah di tempat suci negara mengambil peran penuh dalam melindungi umat dari segi hukum dan birokrasi.

Haji adalah salah satu yang nyata, negara dan umat saling tergantung. Negara berperan dominan dan vital dalam menajemen, pengaturan, dan koordinasi dari sisi ekonomi, sosial, politik, birokrasi, administrasi, diplomasi, dan transportasi. Negara Indonesia memang unik dalam hal ibadah haji.

Turki, Mesir, India, Pakistan, Bangladesh, bahkan Malaysia mempunyai kebijakan tersendiri soal haji. Negara mempunyai porsi yang beragam terhadap haji warganya di banyak negara.

Namun pemerintah Indonesia bertanggungjawab dalam porsi jauh lebih besar terkait urusan haji.

Kementerian Agama mempunyai direktorat jenderal lengkap dengan perangkap birokrasi dan administrasi yang sudah membuktikan dirinya dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain.

Haji bukan hanya urusan umat yang menjalankan ibadah, tetapi urusan diplomasi, politik, ekonomi, dan birokrasi negara.

Dalam rapat pada 9 Juni sore di Mekkah, bisa dilihat koordinasi Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), Arsyad Hidayat.

Semua Sektor berkumpul melaporkan pelayanan masing-masing dari satu sampai sebelas. Itu terlihat betapa kompleksnya ibadah haji bagi negara dan umat. Negara betul-betul bertanggungjawab atas keselamatan jamaah.

Koordinasi menyeluruh dari penjemputan jamaah yang tiba di bandara Jeddah, persiapan akomodasi di masing-masing wilayah kerja, pengawasan ibadah setiap kloter, kesehatan para jamaah terutama lansia dan kebutuhan khusus, dan hal-hal yang menyangkut psikologis dan sosial.

Tahun 2023 ini, haji di Kemenag bertema ramah lansia, sebagaimana ditegaskan berkali-kali oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Sekitar 30 persen, atau 67.199 jamaah adalah lansia dari total 221.000 jamaah. Negara mengambil peran sigap dalam penyelengaraannya.

Kepala Dakker Khalilur Rahman meneliti satu per satu, soal pelayanan lansia di sektiar Haram yang mulai serempak berdatangan dari Madinah dan Jeddah. Kesehatan mereka menjadi perhatian tim medis.

Persoalan kursi roda di Syip Amir, termasuk maraknya jualan jasa dorongan yang kurang bertanggungjawab, para mukimin non-jamaah yang masuk hotel, juga jasa joki Hajar Aswad di Ka’bah.

Persoalan sah dan tidaknya ibadah para lansia ketika safari wukuf, mabit dan perwakilan lempar jumrah. Negara hadir dan melayani umat.

Indonesia memang unik dalam urusan negara dan umat. Pengertian pasca-sekularisasi yang ramai dibicarakan dalam konteks ilmu politik dan sosial layak untuk kembali dilihat ulang.

Penggunaan agama dalam politik dan kampanye pencalonan Pemilu memang tidak lagi relevan dan bisa membahayakan.

Indonesia, seperti negara-negara yang percaya pada sistem demokrasi, harus meninggalkan politik identitas dalam proses demokrasi. Masyarakat harus rasional dan menilai calon pemimpin mereka berdasarkan kualitas kepemimpinan dan rekam jejak.

Warga tidak boleh mengandalkan emosi kelompok dan ikatan keagamaan. Tetapi negara dan umat di Indonesia tidak begitu saja bisa dipisahkan. Haji adalah urusan negara untuk umat.