Gerindra Bela Prabowo Usai Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina Ditolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membela Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang disebut berinisiatif menyampaikan proposal perdamaian perang Rusia-Ukraina.

Habiburokhman menekankan Prabowo pasti berkoordinasi terlebih dahulu terkait proposal tersebut. Selain itu, sebagai Menhan, Prabowo punya kewenangan untuk melakukan diplomasi pertahanan.

"Tentu dalam kapasitas Pak Prabowo sebagai Menhan memiliki kualifikasi untuk melakukan yang namanya diplomasi pertahanan ya," ujar Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Lalu, Habiburokhman meluruskan bahwa Prabowo bukan dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penolakan usulan proposal perdamaian tersebut, melainkan diundang.

Menurutnya, pertemuan antara Presiden dan menteri adalah hal yang biasa. Mereka, disebut biasa berkoordinasi.

"Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan bagus sekali ya, beliau mempelopori bagaimana ada tawaran solusi yang konkret. Karena kan beliau mewakili kegelisahan pemimpin-pemimpin hampir di seluruh dunia. Sebenarnya yang gelisah itu bukan yang terkait di dekat Ukraina sama Rusia saja," tuturnya.

"Teman-teman bayangkan ini kalau perang terus meluas, melibatkan negara-negara besar seperti ini, ya ini bahaya sekali bagi kita semua bisa berdampak. Jadi Pak Prabowo menunjukkan perannya memberikan usulan tadi resolusi damai dan lain sebagainya," sambung Habiburokhman.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa proposal mediasi Ukraina dan Rusia yang disampaikan Prabowo Subianto di forum internasional merupakan inisiatif Prabowo sendiri.

Jokowi mengaku baru akan meminta penjelasan soal proposal tadi kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Itu (proposal) dari Pak Prabowo sendiri, tetapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi dalam jumpa pers di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P, Selasa (6/6/2023).

"Nanti hari ini atau besok mungkin akan saya undang, meminta penjelasan dari apa yang Pak Menhan sampaikan," sambungnya.

Proposal ini disampaikan Prabowo pada forum IISSS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, konferensi keamanan antarnegara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih.

Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.

Beberapa di antaranya, pertama, gencatan senjata antara kedua kubu.

Kedua, penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demiliterisasi dalam radius 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Zona demiliterisasi ini, menurut Prabowo, mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketiga, Prabowo mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demiliterisasi untuk menentukan pilihan: ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.

Belakangan, Kiev menolak proposal Prabowo. Proposal Prabowo dinilai lebih condong menguntungkan Rusia sebagai pihak yang pertama kali melakukan invasi.

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami (dengan) rencana aneh ini," kata Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP.