Jika Demokrat Mundur dari Koalisi Perubahan, Mungkinkah Golkar Dilirik Nasdem-PKS?

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut bisa mempertimbangkan opsi menarik Partai Golkar, jika Partai Demokrat memutuskan mundur dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena desakan tenggat kepada bakal capres Anies Baswedan mendeklarasikan cawapres tak dipenuhi.

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi (TPS), Agung Baskoro, desakan Demokrat kepada Anies dinilai tidak bisa dianggap persoalan sepele.

Penyebabnya adalah jika Demokrat hengkang dari KPP, maka Anies tidak mampu memenuhi ambang batas presidensial (presidential threshold) buat diusung sebagai capres.

Sementara itu, Demokrat juga memberikan sinyal kuat supaya sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa mendampingi Anies sebagai bakal cawapres dari KPP.

Sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sempat digagas Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dianggap tidak berjalan lagi karena anggotanya merapat ke poros yang berbeda.

Contohnya PPP yang memutuskan merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024.

"Di titik inilah secara eksternal, perlu dipertimbangkan Golkar untuk menggantikan Demokrat karena saat ini KIB hampir dipastikan bubar pasca hijrahnya PPP ke PDIP dan berlabuhnya PAN di antara PDIP atau Gerindra," kata Agung dalam keterangannya seperti dikutip pada Rabu (7/6/2023).

Agung menilai jika Nasdem dan PKS tetap ingin mengusung Anies sebagai capres melalui KPP, maka mereka juga harus aktif membuka komunikasi dengan partai lain jika Demokrat suatu saat memutuskan mengalihkan dukungan kepada kubu lain.

"Karena jika Golkar atau partai lain tak bergabung dengan Nasdem dan PKS, secara otomatis KPP layu sebelum berkembang sebagaimana KIB," ujar Agung.

Agung menilai momen pengungkapan hasil survei terkait elektabilitas Anies yang menurun digunakan oleh Partai Demokrat untuk mendorong kepentingannya diakomodasi oleh KPP. Yaitu supaya AHY dipilih sebagai bakal cawapres Anies.

Bahkan Agung memperkirakan jika kepentingan Demokrat tidak tercapai, maka ada kemungkinan besar partai berlambang bintang Mercy itu akan berpindah haluan ke koalisi lain yang mempunyai kans menang besar, seperti Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal cawapres.

"Realitas politik tadi menyebabkan ekses politik secara internal dan eksternal kepada KPP. Pertama, secara internal Nasdem dan PKS harus mulai menimbang opsi tak bersama Demokrat seandainya tenggat cawapres tak bisa dipenuhi," ucap Agung.

Berdasarkan temuan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies sebagai bakal capres turun sejak Juli 2022.

Dalam simulasi tiga nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut, yakni 29,4 persen pada Juli 2022.

Lalu, pada Oktober 2022 jadi 28,4 persen. Kemudian, turun lagi pada Januari 2023 jadi 24,2 persen. Pada Februari 2023 menjadi 24 persen, dan April 2023 jadi 22,2 persen.

Selanjutnya, penurunan kembali terjadi pada awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 elektabilitas Anies 18,9 persen.

Bahkan, kini elektabilitas Anies terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diperingkat pertama dengan 38 persen.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, melontarkan pernyataan dengan mencurigai elektabilitas Anies Baswedan terus turun karena cawapres tak kunjung dideklarasikan.

Menurutnya, deklarasi cawapres perlu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain yang semakin jauh.

"Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat," kata Andi Arief saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Ia juga memastikan bahwa Nasdem sejak awal sudah memercayakan penuh kepada Anies, termasuk kapan bakal cawapres akan diumumkan.

Oleh karena itu, menurutnya, semua pihak harus menerima pilihan Anies karena sudah menjadi komitmen bersama dan kesepakatan bersama.

Nasdem justru tidak sepakat dengan pernyataan Demokrat yang menilai penurunan elektabilitas Anies disebabkan bakal cawapres yang tak kunjung dideklarasikan.

Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, deklarasi bakal cawapres pendamping Anies harus diperhitungkan dengan matang.

Sementara itu, kata Taufik, pengumuman cawapres yang cepat maupun lambat juga bisa saja mempengaruhi hasil survei.

"Itu termasuk dinamika yang harus diperhitungkan. Artinya, bisa saja dengan cepat (mendeklarasikan), itu akan membantu ke peningkatan hasil survei, bisa juga sebaliknya," ujar Taufik.

"Ketika cepat malah nanti berpengaruh ke hasil survei bisa juga," sambung Taufik.

Sementara itu PKS menilai dinamika elektabilitas dalam sebuah survei adalah hal yang lazim.

"Calon lain belum ada cawapresnya bisa naik kok. Ya faktanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum ada cawapresnya kan naik juga," ujar Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara, Fika Nurul Ulya | Editor : Sabrina Asril, Novianti Setuningsih)