PDI-P Anggap Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina Usulan Prabowo Aneh, Menlu: "Call" Kita Hentikan Perang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin menganggap proposal perdamaian perang Rusia-Ukraina yang diajukan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, aneh.

TB Hasanuddin turut menyoroti usulan Prabowo yang meminta agar dilakukan penarikan pasukan masing-masing negara dengan zona demiliterisasi dalam radius 15 km dari titik gencatan senjata.

Hasanuddin menyampaikan itu saat Komisi I DPR menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Gedung DPR, Senayan, Senin (5/6/2023).

"Kalau ada usulan dari Indonesia mundur di wilayah teritorinya Ukraina, itu rasanya sedikit aneh," ujar TB Hasanuddin.

Menurut TB Hasanuddin, substansi usulan tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika ketika menyelesaikan masalah pertempuran di lapangan.

Lalu, TB Hasanuddin turut mempertanyakan apakah usulan Prabowo itu menjadi keputusan negara atau keputusan politik luar negeri.

Pasalnya, jika keputusan politik luar negeri, maka Menlu lah yang bertanggung jawab atas proposal Prabowo tersebut.

Dia khawatir keputusan Prabowo itu bisa membuat image Indonesia menjadi kurang baik.

"Yang pertama, dianggap tidak tahu lapangan. Yang kedua, kita masuk pada ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat. Dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita," tuturnya.

Merespons TB Hasanuddin, Menlu Retno mengingatkan Komisi I DPR bahwa Kemenhan merupakan mitra mereka.

Retno mengatakan lebih baik jika Komisi I DPR berkomunikasi langsung dengan Prabowo terkait hal tersebut.

Namun, Retno menegaskan posisi Indonesia dalam menyikapi perang Rusia-Ukraina tidak berubah.

"Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, itu selalu kita hormati. Dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting di UN GA mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integrity dan kedaulatan," papar Retno.

"Kedua, call kita, selalu, 'please hentikan perang'. Dan ini disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kiev, Moscow, dan bulan lalu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima. Dan call ini diulangi," sambungnya.

Sebelumnya, proposal ini disampaikan Prabowo pada forum IISSS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, konferensi keamanan antarnegara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih.

Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina, seperti gencatan senjata antara kedua kubu dan penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demiliterisasi dalam radius 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Zona demiliterisasi ini, menurut Prabowo, mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketiga, Prabowo mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demiliterisasi untuk menentukan pilihan: ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.

Belakangan, Kiev menolak proposal Prabowo. Proposal Prabowo dinilai lebih condong menguntungkan Rusia sebagai pihak yang pertama kali melakukan invasi.

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami (dengan) rencana aneh ini," kata Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP.

Sementara itu, pihak Rusia belum memberikan komentar soal ini. Kedutaan Besar Rusia untuk RI belum memberi jawaban yang dijanjikan ketika dikonfirmasi Kompas.com sejak Minggu (4/5/2023).