Salin Artikel

Anies Harap MK Tetap Putuskan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menyatakan pemilu berjalan dengan sistem proporsional terbuka.

“Sistem proporsional terbuka harus dipertahankan dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya, jangan sampai dihapus,” sebut Anies di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

“Karena itu lah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat,” sambung dia.

Ia menyatakan, demokrasi bakal berjalan mundur jika pemilu berlangsung dengan sistem proporsional tertutup.

Artinya, masyarakat hanya akan mencoblos gambar partai politik (parpol) dalam pemilihan legislatif (pileg).

“Di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya,” tutur dia.

Diketahui saat ini MK belum mengambil putusan soal uji materi sistem pemilu. Namun, informasi bahwa MK akan memutuskan pemilu berjalan dengan sistem proporsional tertutup sebelumnya disampaikan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengaku mendapatkan informasi dari pihak yang ia percayai, bahwa MK bakal memutuskan pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

Sementara itu, Juru Bicara MK Fajar Laksono menyatakan bahwa proses persidangan belum selesai.

Saat ini, tahapannya baru sampai pada penyerahan kesimpulan dari para pihak. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan pengambilan keputusan oleh majelis hakim.

Fajar menegaskan, tanggal pengambilan keputusan pun belum ditetapkan saat ini.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/19021981/anies-harap-mk-tetap-putuskan-pemilu-sistem-proporsional-terbuka

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke