Stafsus Mensesneg: Ada Polemik dan Banyak Pendapat soal Putusan Perpanjangan Masa Jabatan KPK

Sehingga, menurut dia, saat ini diperlukan penjelasan dari MK mengenai putusan itu.

"Kita menunggu penjelasan MK, karena ada polemik dan banyak pendapat (soal putusan masa jabatan). Ada yang berpendapat berlaku saat ini atau periode mendatang," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (26/5/2023).

"Intinya, saat ini pemerintah menunggu Mahkamah Konstitusi untuk bisa memberikan penjelasan," tegasnya.

Sementara itu, mengenai kelanjutan pembentukan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK, Faldo menegaskan pemerintah tetap taat aturan.

"Sesuai pernyataan Mensesneg sebelumnya, Pemerintah taat aturan. Mensesneg juga sudah sampaikan bahwa proses penjaringan pemilihan Pimpinan KPK terdapat enam bulan," tambahnya.

Sebelumnya, MK telah memutuskan mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang (UU) KPK terkait perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.

Ketentuan masa jabatan pimpinan KPK ini diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Adapun uji materi diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan putusan MK dibacakan pada Kamis (25/5/2023) kemarin.

Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan atas gugatan yang diajukan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron terkait UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dalam pertimbangannya, mahkamah menilai, sistem perekrutan pimpinan KPK dengan jangka waktu 4 tahunan membuat kinerja pimpinan KPK dinilai dua kali oleh presiden dan DPR.

Mahkamah menganggap penilaian dua kali itu bisa mengancam Independensi KPK. Sebab, presiden maupun DPR berwenang melakukan seleksi atau rekrutmen dua kali dalam periode atau masa jabatannya.

"Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan pada Kamis.

Selain mengabulkan uji materi Pasal 34, MK juga mengabulkan permohonan koreksi Ghufron terkait batas usia calon pimpinan KPK minimal 50 tahun.

MK menilai, Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau UU KPK baru bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan',” kata Anwar Usman lagi.

Sementara itu, sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan finalisasi pembentukan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan 2023-2027.

Sebagaimana diketahui, masa jabatan para pimpinan KPK periode 2019-2023 akan habis pada Desember 2023 mendatang.

"Saat ini pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan pansel KPK. Jadi sesuai UU KPK, itu masa jabatan pimpinan KPK adalah empat tahun," ujar Pratikno dalam keterangan video yang diunggah YouTube Sekretariat Negara pada Rabu (24/5/2023).

Sehingga, tutur Pratikno, pansel capim KPK yang akan dibentuk pemerintah nantinya akan bekerja sebelum pertengahan Juni 2023.

Dengan begitu, masih ada waktu enam bulan untuk proses seleksi para capim terhitung sejak Juni.

Menurut Pratikno, waktu enam bulan seleksi sudah ideal untuk menemukan sosok-sosok terbaik capim lembaga antirasuah.

"Masih ada waktu enam bulan-lah untuk proses seleksi. sebagaimana pengalaman seleksi pejabat publik selama ini, enam bulan itu waktu yang cukup untuk menemukan putra-putri terbaik ya," tambah Pratikno.

Sebagaimana diketahui, lima orang pimpinan KPK periode 2019-2023 dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 20 Desember 2019 lalu.

Mereka secara resmi terpilih melalui serangkaian proses seleksi yang ketat dan mengalahkan puluhan peserta lain yang juga turut mendaftar di bursa capim KPK saat itu.

Lima orang tersebut yakni Nawawi Pamolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata dan Firli Bahuri.

Kelimanya menggantikan Pimpinan KPK periode sebelumnya yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif, Basaria Panjaitan hingga Saut Situmorang.

Dalam perkembangannya, Lili Pintauli mengundurkan diri karena diduga melakukan pelanggaran kode etik pada 2022 lalu.

Sebagai pengganti Lili, Presiden Jokowi melantik Johanis Tanak pada Oktober 2022.