[POPULER NASIONAL] Isu Dana Korupsi BTS 4G Diduga Masuk ke 3 Parpol | Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Semakin UNggul

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu tentang dana korupsi proyek BTS 4G disebut-sebut mengalir ke 3 partai politik menjadi sorotan utama dalam pemberitaan di bidang hukum dan politik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD menyatakan dia memilih melaporkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud juga menegaskan dia menyerahkan kepada penegak hukum untuk menyidik perkara itu, dan enggan menyeret kasus itu ke ranah politik.

Dari bidang politik dilaporkan, hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra berada pada posisi 1 dan 2.

Elektabilitas kedua partai politik itu unggul dari Partai Demokrat dan Partai Golkar.

1. Diduga Ada Aliran Dana Korupsi BTS 4G ke 3 Parpol, Mahfud: Biar Hukum yang Menentukan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamananan (Menko Polhukam) sekaligus Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD menyatakan tidak akan menggunakan jabatannya untuk mengintervensi proses hukum dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G.

Sebab, Mahfud telah mendapatkan informasi bahwa aliran dana dugaan korupsi pembangunan menara itu mengalir ke tiga partai politik.

“Saya dapat informasi itu dan saya sudah lapor ke presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni, biar hukum yang menentukan itu,” kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I Kominfo di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).

Mahfud mengatakan bahwa pendalaman atau penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G itu berada dalam koridor aparat penegak hukum (APH).

Ia mempersilakan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami dugaan itu.

“Oleh sebab itu, saya persilakan kejaksaan atau KPK,” ucap Mahfud.

Mahfud juga menganggap informasi tersebut sebagai gosip politik.

“Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik,” ujar dia lagi.

Proyek pembangunan menara BTS 4G itu diduga dikorupsi dan melibatkan Menkominfo nonaktif Johnny G Plate.

Mahfud mengatakan, proyek tersebut sudah berjalan sejak 2006. Tetapi, baru menemui masalah pada anggaran tahun 2020.

"(Proyek) itu berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 berjalan bagus, baru muncul masalah sejak anggaran tahun 2020, yaitu ketika proyek senilai Rp 28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10 koma sekian triliun pada tahun 2020-2021," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023) kemarin.

Mahfud mengungkapkan, ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan.

Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022, dengan alasan pandemi Covid-19.

"Padahal, uangnya sudah keluar tahun 2020-2021, minta perpanjangan sampai Maret, seharusnya itu tidak boleh secara hukum tapi diberi perpanjangan," ujar Mahfud.

Hasil survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan, PDI-P dan Partai Gerindra semakin kokoh menjadi dua partai politik dengan elektabilitas tertinggi.

"Raihan suara PDI-P dan Gerindra makin terpaut jauh dengan raihan partai di peringkat ketiga," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Selasa (23/5/2023).

Berdasarkan hasil survei, PDI-P memiliki elektabilitas sebesar 23,3 persen, naik 0,4 persen bila dibandingkan sruvei sebelumnya pada Januari 2023.

Kenaikan elektabilitas ini diperkirakan merupakan buah dari deklarasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung PDI-P.

Di peringkat kedua, Partai Gerindra juga sukses meningkatkan elektabilitasnya dari 14,3 persen pada Januari 2023 menjadi 18,6 persen pada Mei 2023.

"Penambahan elektabilitas Gerindra ini (4,3 persen) merupakan yang tertinggi diraih partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut sejak survei Kompas dilakukan pada Oktober 2019," tulis Litbang Kompas.

Elektabilitas PDI-P dan Gerindra ini terpaut jauh dari partai politik yang menduduki peringkat ketiga, yakni Partai Demokrat yang punya elektabilitas 8 persen.

Elektabilitas Demokrat tercatat turun dari angka 8,7 persen, tetapi berhasil membawa Demokrat naik ke peringkat ketiga, menggeser Golkar yang elektabilitasnya juga turun dari 9,0 persen menjadi 7,3 persen dan kini berada di peringkat keempat.

Di peringkat kelima dan keenam terdapat Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, elektabilitas kedua partai ini juga turun, masing-masing dari 7,3 persen menjadi 6,3 persen dan 6,1 persen ke 5,5 persen.

Menurut hasil survei, hanya 6 partai di atas yang elektabilitasnya melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Sementara itu, tiga partai parlemen elektabilitasnya berada di bawah 4 persen, yakni Partai Keadilan Sejahtera (3,8 persen), Partai Amanat Nasional (3,2 persen), dan Partai Persatuan Pembangunan (2,9 persen).

Bahkan, elektabilitas PPP tertinggal dibandingkan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang tidak punya kursi di parlemen, Perindo tercatat memiliki elektabilitas sebesar 3,1 persen.

Dari empat partai tersebut, dua partai yakni PAN dan PPP elektabilitasnya tercatat naik. Elektabilitas PAN naik dua kali lipat, dari 1,6 persen menjadi 3,2 persen, sedangkan PPP bertambah dari 2,3 persen ke 2,9 persen.

Adapun elektabilitas PKS turun dari 4,8 persen menjadi 3,8 persen, begitu pula elektabilitas Perindo yang turun satu persen menjadi 3,1 persen.

Sedangkan partai-partai peserta pemilu lainnya tercatat mendapatkan elektabilitas di bawah 1 digit.

Adapun terdapat 15,8 persen responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab saat disurvei.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 April-10 Mei 2023.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 30 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen.