Kasus Korupsi BTS 4G Terungkap, Pegawai Kemenkominfo Diminta Tak Resah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Mahfud MD, meminta seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Kominfo tak resah dengan proses hukum kasus dugaan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G.

"Semua pejabat dan pegawai di Kominfo untuk terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum," kata Mahfud dalam konferensi pers usai pelantikan 4 pejabat eselon I di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).

"Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa, jangan terhambat, jangan juga takut ambil keputusan," sambung Mahfud.

Mahfud mengatakan, jika para pejabat eselon I Kemenkominfo ragu dalam mengambil sebuah keputusan supaya langsung menghadap dirinya untuk berdiskusi.

"Dan nanti kalau ada sesuatu yang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat eselon I," ucap Mahfud.

Kemarin Mahfud juga mendorong supaya aparat penegak hukum menuntaskan proses penyidikan kasus dugaan korupsi itu. Bahkan dia menyatakan Kemenkominfo membuka diri jika Kejaksaan Agung ingin menggali informasi lebih banyak terkait perkara tersebut.

“Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan saya membuka diri,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023).

“Silakan saja kalau perlu informasi apa, memeriksa apa dan siapa di Kominfo, dipersilakan agar kasus itu menjadi selesai,” ucap Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo 2020-2022, Rabu (17/5/2023).

Selain Johnny G Plate, Kejagung juga telah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pembangunan BTS 4G.

Mereka adalah Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut nilai kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo mencapai lebih dari Rp 8 triliun.

Mahfud mengatakan, proyek tersebut sudah berjalan sejak 2006. Namun, baru bermasalah pada anggaran pada 2020.

"(Proyek) itu berlangsung sejak 2006 sampai 2019 berjalan bagus, baru muncul masalah sejak anggaran pada 2020, yaitu ketika proyek senilai Rp 28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar Rp 10 koma sekian triliun pada 2020-2021," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/3/2023).

Mahfud mengungkapkan, ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan.

Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022, dengan alasan pandemi Covid-19.

"Padahal, uangnya sudah keluar tahun 2020-2021, minta perpanjangan sampai Maret, seharusnya itu tidak boleh secara hukum tapi diberi perpanjangan," ujar Mahfud.

(Penulis : Nirmala Maulana Achmad | Editor : Bagus Santosa)