Survei Litbang "Kompas": Kepuasan di Sektor Hukum Naik, tapi Pemberantasan Suap Masih Rendah

"Jika dibandingkan dengan survei Januari 2023, capaian kali ini meningkat 3,9 persen," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (22/5/2023).

Kenaikan kepuasan di sektor hukum ini melanjutkan tren positif yang terbangun sejak Oktober 2022 setelah sebelumnya sempat turun dari 65,9 persen pada Januari 2022 menjadi 57,5 persen pada Juni 2022 dan 51,5 persen pada Oktober 2022.

Dari lima indikator penilaian, penuntasan kasus hukum menjadi indikator yang mendapatkan kepuasan tertinggi dari publik sebanyak 57,7 persen.

Sementara, indikator yang kepuasannya meningkat paling besar adalah jaminan kesetaraan di hadapan hukum, dari 49,3 persen pada Januari 2023 menjadi 55,3 persen pada Mei 2023.

Menurut Litbang Kompas, hal ini berkaitan dengan sikap penegak hukum yang tak pandang bulu dalam menghukum pejabat publik yang melakukan penyelewengan.

"Tak dapat dimungkiri, beberapa kasus high profile, seperti kasus bekas Kepala Polda Sumatera Barat Teddy Minahasa cukup mendapat perhatian publik. Artinya, langkah berani penegak hukum untuk terus 'bersih-bersih' didukung dan dinanti publik," tulis Litbang Kompas.

Aspek penuntasan kasus-kasus kekerasan aparat dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga mengalami peningkatan apresiasi dari 51,1 persen menjadi 55,5 persen.

Survei juga mencatat kepuasan publik atas kinerja pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) naik dari 48 persen pada Januari 2023 menjadi 53,8 persen pada Mei 2023.

Akan tetapi, kinerja pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum masih dianggap belum memuaskan, di mana hanya ada 42,4 persen responden yang menyatakan puas.

"Jika disandingkan, lebih banyak (44 persen) dari responden survei yang kecewa terhadap kinerja penegak hukum dalam aspek tersebut," tulis Litbang Kompas.

Meski terus bertambah, kepuasan publik di sektor hukum merupakan yang terendah dibandingkan sektor kesejahteraan sosial sebesar 78 persen, politik dan keamanan 74,4 persen, dan ekonomi 59,6 persen.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 30 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen.