Salin Artikel

Nasdem Akui Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat Bukan Pilihan yang Mudah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengakui keputusan untuk berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat bukanlah pilihan yang mudah.

Ali mengatakan, keputusan Nasdem bergabung ke dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sama seperti prinsip Anies Baswedan, yang mana dirinya tidak memilih jalanan mulus supaya sampai ke puncak kekuasaan.

Hal tersebut Ali sampaikan dalam sambutannya di puncak Milad ke-21 PKS, Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Memilih berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat tentunya itu bukanlah pilihan yang mudah bagi Partai Nasdem," ujar Ali.

"Pilihan yang diambil tentunya sama dengan tekad yang dimiliki oleh Mas Anies Baswedan, bahwa kalau kita ingin sampai di puncak, maka jangan kita pernah memilih jalan yang rata dan datar, karena pasti kita tidak akan pernah sampai di puncak," sambung diam

Ali menjelaskan, Nasdem memilih jalan yang mendaki walau sudah tahu jalanan tersebut pasti terjal.

Akan tetapi, menurut dia, jika pendakian itu terus diperjuangkan, maka puncak kekuasaan akan tercapai.

"Partai Nasdem memilih berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS tentunya memiliki satu tujuan, yaitu ingin merawat demokrasi yang sedang tumbuh di negara Republik Indonesia," tutur Ali.

Sementara itu, Ali juga menyinggung dinamika politik yang terjadi di berbagai partai politik menjelang Pemilu 2024.

Menurutnya, koalisi yang sudah pasti saat ini baru Koalisi Perubahan saja.

"Banyak partai yang masih bimbang untuk mencari pasangan. Banyak orang yang masih galau untuk mencari calon," imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/20/17001721/nasdem-akui-berkoalisi-dengan-pks-dan-demokrat-bukan-pilihan-yang-mudah

Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke