Salin Artikel

Rommy Sebut Erick Thohir dan Sandiaga Uno Diminta Jokowi Dekati Partai Islam

Ia mengatakan, arahan itu yang membuat Erick dan Sandiaga terus melakukan pendekatan dengan PPP dan sejumlah partai politik (parpol) lain.

“Bukan hanya sekedar di-endorse (jadi cawapres), mereka kemudian mengatakan salah satunya adalah dengan mengumpulkan partai-partai berbasis islam. Artinya memang sejak awal plotingnya menjadi figur relijius,” ujar Rommy di program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Kamis (11/5/2023).

Menurut dia, langkah itu diambil untuk memuluskan jalan Erick dan Sandiaga menjadi calon wakil presiden (cawapres).

“Bahwa Erick dan Sandi ini yang paling awal mendekati PPP, ya, dan mereka kan mengatakan mereka di-endorse oleh Presiden untuk maju sebagai calon wakil presiden,” ucap dia.

Ia mengungkapkan, saat ini Erick dan Sandiaga memang menjadi figur yang paling banyak diusulkan ketua DPW PPP untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo.

“Jadi dua ini yang melakukan penetrasi politik ke basis-basis PPP. Jadi nama ini paling banyak disebut ketua DPW di Rapimnas,” kata dia.

Hingga kini, baru Anies Baswedan dan Ganjar yang telah mendapatkan tiket melaju ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Anies diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat yang telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sementara itu, meski belum membentuk koalisi, Ganjar diusung oleh PDI-P, PPP, serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Saat ini kedua capres tersebut tengah melakukan perburuan untuk menentukan siapa pendampingnya untuk menghadapi kontestasi elektoral mendatang.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/12/12035031/rommy-sebut-erick-thohir-dan-sandiaga-uno-diminta-jokowi-dekati-partai-islam

Terkini Lainnya

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke