Terima Suku Awyu, Komnas HAM Akan Buat Tim Kajian Khusus Konflik Agraria di Papua Selatan

Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan, kajian khusus tersebut akan dibentuk setelah disetujui oleh anggota Komnas HAM lainnya.

"Jika disetujui oleh komisaris yang lain kami akan membuat kajian khusus valuasi ekonomi masyarakat hutan dan adat," ujar Saurlin saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Selasa (9/5/2023).

Saurlin mengatakan, hasil kajian nanti akan menjadi gambaran untuk pemerintah terkait konflik agraria dan kebutuhan untuk penyelesaian konflik di Boven Digoel, Papua Selatan.

Selain itu, kajian tersebut juga diperlukan agar Komnas HAM bisa menyusun rekomendasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat suku Awyu.

"Supaya pemerintah memiliki gambaran yang jelas memberikan konsesi disana akan merugikan atau tidak. Tentu itu akan memberikan suatu rekomendasi. Kami akan membuat rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini presiden," katanya.

Sebelumnya, Perwakilan suku Awyu Hendrikus Franky Woro mengatakan, mereka datang ke Komnas HAM untuk meminta masalah agraria, khususnya untuk hutan adat bisa diperhatikan dengan serius.

"Pelanggaran HAM (terkait agraria) banyak terjadi di wilayah kami, kami datang ke sini minta Komnas HAM agar lebih serius memperhatikan hal ini," ujar Franky saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Selasa.

Franky mengatakan, laju deforestasi di tempat mereka semakin meluas setelah datangnya perusahaan perkebunan sawit.

Padahal, hutan adat adalah tempat para suku Awyu hidup, mencari makan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Sehingga bila hutan kami digusur, kami mau ke mana? kata Franky.

Ia lantas mendesak agar Komnas HAM membentuk tim agar bisa memberikan solusi atas konflik agraria yang terjadi di tempat mereka.

Ditambah lagi, ada potensi konflik sesama suku Awyu yang terpecah belah akibat para investor lahan sawit.

"Kami memohon kepada pemerintah agar tidak terjadi konflik itu," tutur Franky.

Adapun konflik agraria tersebut terjadi antara suku Awyu dengan dua perusahaan perkebunan sawit, yaitu PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama.

Selain ke Komnas HAM, Franky juga telah mengajukan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada 13 Maret 2023.

Gugatan itu berkaitan dengan izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Papua karena dinilai mengancam hutan adat dan ruang hidup mereka.

Pasalnya, kehidupan suku Awyu sangat bergantung pada hasil kekayaan hutan dan menjadi sumber pencaharian, pangan dan obat-obatan untuk mereka.

"Serta identitas sosial budaya kami. Hutan adalah rekening abadi bagi kami masyarakat adat," kata Franky.